Nepotisme dan Tabrak Aturan di SMAN 23 Batam, Guru Honorer Menjerit

SMAN 23 Batam
Foto: SMAN 23 Batam

Batam (gokepri) – Pasangan suami istri menduduki jabatan strategis di SMAN 23 Batam. Suami sebagai Bendahara BOS, istrinya berkuasa sebagai Bendahara Komite. Menabrak peraturan Mendikbud, diprotes sejumlah guru karena ada dugaan pemotongan gaji guru honorer.

Keberadaan pasangan suami istri yang berprofesi sebagai guru ini menuai protes dari beberapa guru di SMAN 23 Batam. Suami berstatus PNS sementara istrinya berstatus honorer di sekolah yang sama. Tak hanya soal nepotisme, mereka protes karena gaji mereka dipotong tanpa penjelasan. Pernah, guru honorer harus marah-marah dulu baru dikeluarkan gajinya. “Hampir semua guru protes,” kata seorang guru yang enggan disebut namanya saat diwawancara, Kamis, 8 Februari 2024. “Keputusan tentang sekolah ada di tangan suami istri itu. Rapat tak ada gunanya. Omongan kami tak pernah didengar.”

Sumber itu mencontohkan arogansi suami istri itu. “Misalnya, salah satu sakit, keduanya tak masuk. Seenaknya saja. Kami sudah berulang kali lapor ke dinas dan dewan. Pak Rizki Faisal (Wakil Ketua I DPRD Kepri) sampai datang, tapi tak ada solusi.”

Baca Juga: Hari Guru di Tanjungpinang, Diisi Pentas Seni hingga Bagi Sembako

Keberadaan pasangan suami istri di satu sekolah yang sama ini jelas menabrak aturan. Permendikbud 8 Tahun 2020 melarang suami istri menduduki jabatan di sekolah yang sama. Permendikbud ini berbunyi tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

“Tak ada transparansi sama sekali,” gerutu sang guru. “Percuma ada kepala sekolah. Keputusannya ada di tangan mereka. Kami bahkan menjuluki mereka ‘kepala yayasan’.”

Ironisnya, meski banyak PNS di sekolah itu, jabatan Bendahara Komite justru diisi oleh honorer yang tak lain adalah istri sang PNS. “Potongan gaji guru honorer juga tak jelas,” kata sang guru. “Kasus ini juga terjadi di SMKN 5 Batam.”

Kepala Dinas Pendidikan Kepri Andi Agung mengaku baru mendapat informasi soal pasangan suami istri ini. Dia berjanji akan melakukan pengecekan.

“Kalau berdasarkan aturan, ketua komite tak boleh dari internal, apalagi PNS,” kata Andi. “Itu tak benar. Saya akan cek siapa ketuanya.”

Andi juga menegaskan bahwa pembayaran gaji guru sudah diatur dalam Pergub 53 tentang Pendanaan Pengganti SPP. “Tak ada pemotongan gaji,” tegasnya. “Apalagi, tak ada gaji yang tak dibayarkan. Semua harus sesuai aturan.”

Untuk diketahui, SMAN 23 Batam berlokasi di Kibling, Batu Aji, Kota Batam. Sekolah ini berdiri sejak tahun 2018.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis: Engesti Fedro

BAGIKAN