BP Batam memetakan 133 titik banjir setelah kejadian pada akhir 2025. Baru 25 titik tertangani hingga 2026.
BATAM (gokepri) — Penanganan banjir di Batam berjalan bertahap karena sejumlah kawasan membutuhkan perbaikan jalur air dan penambahan infrastruktur. BP Batam memetakan 133 titik prioritas, tetapi baru 25 titik yang tertangani hingga 2026.
Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam Mouris Limanto mengatakan pemetaan tersebut disusun setelah sejumlah kejadian banjir pada akhir 2025. Dari 133 titik prioritas, 19 titik menjadi tanggung jawab BP Batam, enam titik ditangani bersama Pemerintah Kota Batam, sedangkan 108 titik berada dalam kewenangan pemerintah kota.
Baca Juga: Banjir Batam, Wakil Kepala BP Batam Instruksikan Penanganan Cepat
“Penanganannya membutuhkan waktu karena harus melalui perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pekerjaan,” kata Mouris, Kamis, 27 Agustus 2026.
Penanganan titik-titik tersebut tidak hanya berupa pembangunan saluran baru. BP Batam menyiapkan sejumlah pekerjaan, mulai dari peningkatan kapasitas drainase, pembangunan saluran dan bangunan drainase, pemeliharaan serta normalisasi saluran, hingga pengendalian genangan di kawasan rawan banjir.
BP Batam juga menyiapkan 19 paket pekerjaan pendukung untuk periode 2026–2027. Paket tersebut antara lain mencakup peningkatan drainase di kawasan Melcem, Batu Ampar, Perumahan Cendana, dan kawasan KDA.
Pekerjaan lainnya berupa pembangunan jembatan di kawasan RS Bhayangkara dan Teluk Belian, normalisasi drainase kawasan industri, serta pembangunan bangunan pelintas saluran drainase di Bengkong Palapa.
Persoalan menjadi lebih kompleks di kawasan yang telah padat penduduk, terutama Bengkong dan Lubuk Baja. Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra mengatakan perkembangan kawasan membuat sejumlah saluran drainase terputus sehingga aliran air dari hulu ke hilir tidak lagi berjalan optimal.
“Jalur air yang terputus harus dicari alternatifnya agar aliran tetap lancar,” kata Li.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat penanganan banjir membutuhkan perencanaan teknis yang menyesuaikan kondisi di lapangan. Pemerintah tidak cukup hanya memperbesar atau memperbaiki saluran yang ada, tetapi juga perlu memastikan seluruh jaringan drainase saling terhubung.
Di kawasan padat, pembangunan infrastruktur baru juga harus menyesuaikan ruang yang tersedia dan kondisi kawasan yang sudah berkembang. Karena itu, penyelesaian persoalan banjir tidak dapat berlangsung dalam waktu singkat.
“Kota yang maju itu memiliki perencanaan yang baik. Hari ini kami membenahi yang sudah ada,” ujar Li.
BP Batam terus mengerjakan titik-titik yang menjadi prioritas, sementara sebagian besar titik lainnya berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Batam. Pembagian kewenangan tersebut membuat penanganan 133 titik banjir membutuhkan koordinasi antarlembaga, terutama pada enam titik yang menjadi tanggung jawab bersama. ANTARA
Baca Juga: Banjir Berulang, BP Batam Siapkan Solusi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
