Jakarta (Gokepri.com) – Dirancang sejak 2005, mega proyek Jembatan Batam-Bintan memasuki babak baru. Pemerintah menargetkan proyek senilai Rp4 triliun itu memasuki fase persiapan lelang pada 2021 dengan skema kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Jembatan Batam-Bintan menjadi satu-satunya proyek non-jalan tol dengan skema KPBU yang masuk fase persiapan tender pada 2021.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan enam proyek tol yang menjadi bagian rencana Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) masuk fase persiapan lelang pada tahun 2021.
“Untuk persiapan lelang nanti terkait dengan proyek Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta, Tol Demak-Tuban, Tol Ngawi-Bojonegoro-Babat, Tol Jember-Lumajang, Tol Tulungagung-Kepanjen, dan Tol Jember-Situbondo,” ujar Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (14/9/2020).
Menurut Eko, keenam tol yang ditargetkan masuk fase persiapan lelang tersebut merupakan bagian dari Rencana KPBU pada tahun anggaran 2021 di sektor jalan dan jembatan.
Adapun proyek non-jalan tol lainnya yang juga ditargetkan masuk fase persiapan lelang pada tahun depan adalah proyek Jembatan Batam-Bintan.
Jembatan Batam–Bintan merupakan salah satu dari 7 megaproyek yang diajukan Kepri untuk dibangun bersama pemerintah pusat sejak 2005. Jembatan sepanjang 7 KM itu dibagi menjadi 3 bagian. Tanjung Kasam (Batam) – Tanjung Sauh sepanjang 2 KM, Tanjung Sauh – Pulau Ngenang sepanjang 400 meter, Pulau Ngenang – Bintan sepanjang 5 KM. Proyek ini dipercaya menjadi salah satu pengungkit ekonomi Kepri dengan menghubungkan jalur darat Pulau Batam dan Pulau Bintan.
Kepri merancang terciptanya pasar bersama yang cukup besar. Bintan memiliki sekitar 500.000 penduduk, sementara Batam memiliki sekitar 1,5 juta penduduk. Industri, perdagangan, turisme dan aktivitas ekonomi lainnya akan tumbuh pesat dengan hadirnya jembatan tersebut.
Dalam perjalanannya, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan studi kelayakan lokasi Jembatan Batam—Bintan bisa rampung 2019 lalu.
Studi akan menentukan aspek manfaat dari keberadaan jembatan baik di sisi Batam maupun di sisi Bintan.
BPIW sudah melakukan survei landing point atau calon lokasi kaki jembatan di sisi Batam dan di sisi Bintan, mencakup sisi Kabil, Pulau Tanjung Sauh, Pulai Ngenang, dan Tanjung Uban.
Tahun lalu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan studi pembangunan Jembatan Batam-Bintan bakal rampung 2019 sehingga pembangunan bisa dimulai pada 2020.
Proyek ini mendapat perhatian khusus karena masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2020—2024.
Basuki menuturkan bahwa biaya pembangunan jembatan diperkirakan mencapai Rp3 triliun hingga Rp4 triliun. Namun, dia menekankan biaya pembangunan akan tergantung pada hasil desain yang saat ini disusun.
Kementerian PUPR membuka peluang partisipasi badan usaha dalam pembangunan Jembatan Batam-Bintan.
Partisipasi tersebut bisa dalam bentuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Namun, skema pembiayaan itu akan tergantung pada hasil studi.
Dia menggambarkan bila pembiayaan sebagian atau seluruhnya dari swasta, kemungkinan akan diterapkan tol atau tarif.
“Kalau menggunakan APBN tidak bertarif. Jadi, bisa saja tol, bisa saja tidak. Tergantung studi,” kata Basuki dilansir bisnis.com tahun lalu. (Cg)
Editor: Candra
Sumber: Antara/Bisnis.com
Baca Juga:
