Makin Sesak Ekonomi Masyarakat, Pemerintah Harus Meredam Dampak Harga Baru Bensin

Harga baru BBM
Petugas SPBU di Jakarta mengganti papan harga BBM dengan harga baru. Foto: Tempo.co

Banyak pihak berharap pemerintah berhasil meredam dampak kenaikan harga BBM terutama harga kebutuhan pokok. Kebijakan pemerintah memberikan bantuan langsung tunai BBM pun dinilai kurang tepat.

Penulis: Engesti

Batam (gokepri.com) – Aldy, 35 tahun, sudah mulai hitung-hitung gajinya yang hanya Rp3,5 juta setelah mendapat informasi harga Pertalite naik dari Rp7.650 jadi Rp10.000 per liter sejak 3 September 2022. Ia gelisah karena khawatir gajinya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan dengan mengandai-andai harga kebutuhan pokok ikut naik. “Berat,” ujar warga Batam Center, Kota Batam itu.

Pria yang bekerja sebagai karyawan swasta itu keberatan dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi terutama Pertalite. Harga bensin naik tapi upah tak naik akan berdampak terhadap ekonominya. Sementara harga kebutuhan pokok sudah ikut naik, belum lagi Aldy memikirkan tagihan bulanan seperti air bersih dan listrik.

Ia pun mulai mempertimbangkan bantuan langsung tunai atau BLT BBM yang disiapkan pemerintah senilai Rp600 ribu. “Kita ini dibilang kaya tidak, dibilang miskin tapi butuh BLT,” cerita Aldy. Ia kemudian berharap pemerintah punya langkah yang meringankan beban masyarakat menengah ke bawah dan menengah setelah harga BBM naik.

Hanya saja tencana pemerintah untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu tak dapat dirasakan oleh masyarakat kelas ekonomi menengah. Sebab, bantuan yang diberikan pemerintah hanya untuk masyarakat yang gajinya di bawah Rp3,5 juta.

Pengamat Ekonomi Universitas Internasional Batam (UIB) Suyono Saputra mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi akan mendorong laju inflasi tak terkendali. Hal ini bisa membuat masyarakat kian tercekik lantaran kenaikan harga tidak dibarengi dengan kenaikan upah.

“Kalau masyarakat menengah ke atas mungkin bisa (bertahan dengan harga baru BBM), yang menengah ke bawah ini akan kesulitan memenuhi kebutuhan setiap bulannya,” kata dia saat dihubungi Jumat 2 September 2022.

Ia menilai upaya pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat bukan upaya yang tepat. Sebab, hanya akan menambah beban subsidi BBM. “Pemerintah menginginkan inflasi tetap rendah tapi konsekuensinya beban subsidi sangat tinggi. Diperkirakan kalau subsidi dibayarkan oleh pemerintah maka pemerintah harus mengeluarkan anggaran sampai Rp700 triliun,” papar Suyono.

Sementara bagi masyarakat kelas ekonomi menengah yang tidak mendapat BLT, Suyono menilai mereka akan mengurangi pengeluaran primer. Pemerintah juga diminta untuk menjaga kebutuhan pokok agar harga tidak naik terlalu tinggi.

“Jangan sampai harga sudah mahal tapi pasokan terbatas. Ini bahaya. Sebab kita tetap butuh makan. Pemerintah harus memaksimalkan agar tetap lancar,” katanya.

Hal yang hampir serupa juga diungkapkan oleh Dosen Ekonomi Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Firdaus Hamta. Dirnya menyebut kenaikan harga BBM subsidi akan berimplikasi terhadap hampir semua lapisan masyarakat. Baik kelas menengah maupun masyarakat miskin.

“Implikasinya bisa terhadap (mengurangi) daya beli, tingkat konsumsi terhadap barang maupun jasa, dan lainnya,” kata dia.

Ia menjelaskan kehadiran BLT yang Pemerintah berikan bisa saja membatu untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Namun, Pemerintah perlu memperhatikan dampak psikologi pasar maupun pelaku usah yang cenderung menaikkan harga. Agar terjadi tak inflasi.

“Jangan sampai BLT justru tidak efektif bagi masyarakat. Di sini perlu pengendalian harga pasar di tingkat daerah,” katanya.

Apalagi dengan masyarakat menengah selalu tidak mendapatkan program kebijakan atas kenaikan BBM. Ia meminta agar pemerintah melakukan kalkulasi komprehensif terkait biaya hidup masyakarat akibat kenaikan BBM.

“Apakah mereka (Pemerintah) tidak memerlukan kebijakan terkait kenaikan BBM, saya pikir tetap harus ada. Mungkin dengan cara memperkuat lagi fasilitasi atau pelayanan publik spt bidang kesehatan, atau jaminan sosial lainnya,” katanya.

Termasuk relaksasi perpajakan, memperluas lapangan kerja, peluang meningkatkan produktivitas ekonomi rumah tangganya, maupun permodalan, termasuk perhatian atas ketentuan yang mengatur upah minimum. “Masyarakat menengah didominasi juga masyarakat yang bergantung terhadap UMK,” lanjutnya lagi.

Sementara pengamat kebijakan publik, Alfiandri mengatakan pemerintah harus mengkaji kenaikan harga BBM subsidi. Sebab dampaknya sangat berpengaruh terhadap masyarakat. “Harus dipikirkan,” kata dia. Jika pun pemerintah memberikan BLT sebagai bantalan, ia meminta agar penyalurannya tepat sasaran. “Harus tepat saran,” ujar dia.

***

BAGIKAN