Batam (gokepri.com) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penghentian sementara aktivitas pengerukan pasir timah PT EUM di Perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.
Tindakan tersebut diambil setelah ditemukan titik koordinat pengerukan yang melanggar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Langkah ini juga menegaskan komitmen KKP untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksda TNI Adin Nurawaluddin mengatakan penghentian sementara ini merupakan tindak lanjut pemeriksaan kapal Kapal Isap Produksi (KIP) GT-2 yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan HIU 17 dan Pengawas Kelautan Pangkalan PSDKP Batam pada 8 Desember 2023 lalu.
Baca Juga: KKP Janjikan Ada Kompensasi Jika Pengerukan Pasir Laut Rusak Ekosistem
Menurut Adin, setiap orang atau badan yang ingin mengelola hasil sedimentasi di laut wajib memiliki PKKPRL.
“Pelaku usaha yang telah mengantongi PKKPRL, bisa melakukan pemanfaatan sedimentasi di laut sesuai titik koordinat yang diberikan. Jika menambang di luar titik koordinat yang diberikan, maka pelaku usaha tersebut dinyatakan melanggar,” ungkap Adin pada konferensi pers di Karimun, Selasa, 19 Desember 2023.
Adin melanjutkan PT EUM selaku pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan penanggung jawab penambangan, terbukti sengaja mengabaikan regulasi karena kapal terus mengikuti alur potensi kandungan pasir timah, yang mana sudah di luar luasan PKKPRL yang dimiliki PT EUM.
Ia mengatakan, semenjak berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut, diperkirakan banyak kasus serupa yang terjadi di lapangan.
“Hal ini menjadi perhatian jajaran Ditjen PSDKP untuk meningkatkan pengawasan dan pemantauan dengan menggunakan teknologi 20 nano satelit dan Command Center,” kata Adin.
Diketahui penambangan pasir timah menggunakan KIP.GT-2 di Perairan Tanjung Balai Karimun, telah dilakukan sejak Juli 2023. PT. EUM sebelumnya telah mengantongi dokumen PKKPRL per tanggal 11 Juli 2023 dengan luas 52,7 hektar (ha). Namun, terpantau terdapat penambangan pasir laut yang tidak sesuai PKKPRL seluas 11,37 Ha pada Senin (11/12/2023).
Atas pelanggaran itu, Ditjen PSDKP melakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dengan memasang Garis Polisi Khusus (Polsus) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pengawas Kelautan) terhadap Kapal KIP.GT-2.
Saat ini, kapal tersebut diamankan dan dikawal ke area lego jangkar Perairan Kundur Tanjung Balai Karimun.
Selain itu, PT EUM juga akan dikenakan denda administratif dengan perhitungan berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. PT EUM juga didorong untuk segera mengajukan permohonan PKKPRL seluas IUP yang dimiliki.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan dan Penegakan Hukum bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 mengumumkan bahwa KKP akan meningkatkan infrastruktur pengawasan kelautan berbasis sistem teknologi satelit, radar, sensor, drone bawah air, drone udara dan nano satelit.
Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap implementasi PP 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Muhammad Ravi
