Jakarta (gokepri.com) – Perlahan-lahan fakta tewasnya Brigadir J mulai terkuak. Drama tembak-tembakan yang disampaikan polisi ke publik selama ini hanya skenario belaka. Se Indonesia kena prank polisi.
Skenario pembohongan yang disusun rapai akhirnya gagal total. Semua yang disampaikan Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya sampai kronologi yang diutarakan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo terkait kematian Brigadir J jauh dari kebenaran.
“Tidak ada ralat, tidak ada permohonan maaf, semua berjalan dengan sendirinya. Lelucon. Se-Indonesia sudah kena prank polisi. Kini pelaku pembohongan publik yang notabene polisi sedang membuat pengakuan di depan polisi. Judul polisi tembak polisi bisa diganti, polisi prank polisi,” tandas praktisi hukum Syamsul Arifin kepada Disway.id Senin 8 Agustus 2022.
“Peristiwa utama adalah pembunuhan berencana, bisa dimulai dengan dasar menghilangkan barang bukti. Termasuk pembohongan berencana, itu yang paling tepat saya pikir. Tidak ada ralat, tidak ada permohonan maaf, jalan sendiri tanpa dosa. Ini publik se Indonesia lho yang dibohongi,” tandas Syamsul.
Dikatakan Syamsul Arifin, dari kasus ini, Polri sudah terjebak dengan narasinya sendiri. Narasi yang disampaikan oleh orang-orang pilihan yang seharusnya bisa memberikan penjelasan berdasarkan fakta dan data yang presisi seperti tagline Polri.
“Ini seperti pembohongan berencana. Setelah satu per satu terbongkar dengan sendirinya. Dari apa yang disampaikan Budi, kelakuan Hendra Kurniawan, pernyataan Ramadhan, sampai Dedi Prasetyo pun meleset, kronologi yang disampaikan itu jauh panggang dari api,” timpalnya.
Ini terungkap setelah Kapolri menonaktifkan sejumlah Pati, Pamen sampai tamtama. Pengusutan makin mudah setelah Ferdy Sambo meringkuk di Mako Brimob.
Mulut Bharada E yang berani buka suara, maka terungkap skenario jahat yang dirangkai sedemikian rupa. Hingga akhirnya Brigadir Ricky Rizal atau Brigadir RR menjadi tersangka baru.
Sadisnya, Brigadir RR disangkakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan subsider Pasal 338 junto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP seperti yang disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri itu.
“Otak atau sutradara dari pembuat kebohongan ini yang harus dihukum berat,” tandas Syamsul.
Saat ini, sambung advokat tersebut, publik sedang menunggu 43 saksi yang diburu pengakuannya atas kebenaranya kematian Brigadir Yosua itu.
“Ingat lho Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap 25 personel di lingkungan kepolisian bisa berlanjut ke pidana. Sementara 25 personel baru dugaan pelanggaran kode etik dalam perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Kuasa Hukum Bharada E Deolipa Yumara telah mendapatkan keterangan dari kliennya, dan ternyata dalam pengakuan Bharada E jauh dari apa yang dikonsumsi publik selama ini. Tidak ada kejadian adu tembak antara dirinya dan Brigadir J.
Setelah berkonsultasi dengan Deolipa, Bharada E mengakui bahwa keterangan yang selama ini ia sampaikan dalam penyidikan ternyata banyak kebohongan.
“Skenario tembak-menembak, Bharada E karena bela paksa, ditembak oleh Brigadir J, kemudian dia membalas. Itu salah satunya, ternyata tidak begitu kejadiannya,” jelas Deolipa.
Pengakuan bohong selama pemeriksaan sambung Deolipa Yumara bukan tanpa sebab. Hal tersebut terpaksa ia lakukan karena ada tekanan.
Bharada E situasinya dalam tekanan. Oleh karena itu, kliennya tersebut tak berani mengungkapkan kebenaran. Selain itu, Deolipa juga menjelaskan bahwa sebenarnya Bharada E memang bukan polisi yang mahir dalam menembak.
“Ya, Bharada E dibilang jago tembak, tidak begitu. Jadi banyak hal yang tidak konsisten, ya, kalau kejahatan ya begitu, tidak konsisten kalau ditutup-tutupi,” jelasnya.
Sejak awal pernyataan-pernyataan adanya drama ‘polisi tembak polisi’ menambah ruwet penangan kasus tewasnya Brigadir Nopriansah Yosua Hutabarat (Brigadir J).
Terlebih munculnya gelombang desakan dari kuasa hukum keluarga Brigadir J dan publik yang terus membicarakan kasus penuh kontroversi ini di jagat maya.
Sampai-sampai Presiden Jokowi mengetahui kasus ini dengan jelas, sehingga membuat statemen yang singkat namun arahnya jelas. “Ya harus diproses hukum,” tandas Jokowi.
Penegasan kepala negara ini yang secara jelas menjadi dasar Kapolri untuk tidak mau mengambil resiko lebih dalam. Tentu dengan banyaknya pertimbangan yang rasional.
Buntutnya, 2 personel korps Bhayangkara pun menjadi ‘korban’ lantaran memberikan statemen dan ulahnya yang mungkin blunder bagi Kapolri.
Dua petinggi polri yang dinonaktifkan itu yakni Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto.
Keduanya menyusul penonaktifan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Irjen Pol Ferdy Sambo yang lebih dulu ‘nganggur’ akibat insiden di rumah dinasnya yang terus menjadi sorotan publik.
Kebohongan polisi tembak polisi Duren Tiga, itu membawa ‘petaka’ bagi Hendra Kurniawan dan Budhi Herdi Susianto.
Apalagi kasus tersebut terkuak setelah tiga hari kejadian atau Senin 11 Juli 2022. Pada Selasa, Budhi Herdi dengan percaya diri menyampaikan hasil penyelidikan sementara dari olah tempat kejadian perkara. (*)
sumber: disway.id






