Batam (gokepri.com) – Kesejahteraan karyawan, terutama menyangkut upah pekerja, masih sering memicu persoalan hubungan industrial di Kota Batam. Tidak hanya di perusahaan, persoalan upah murah juga terjadi di rumah sakit-rumah sakit.
Di Rumah Sakit Camatha Sahidya (RSCS) Panbil, Batam, misalnya, isu upah murah menjadi salah satu perjuangan ratusan perawatnya. Isu itu mencuat dalam aksi unjuk rasa perawat RSCS Batam di gedung DPRD Kota Batam, Senin (10/2/2020).
Mantan Aktivis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mitra Bunda Persada, Cristopan mengatakan, standarisasi upah masih menjadi persoalan yang mendera para perawat di Kota Batam. Banyak perawat yang upahnya di bawah ketentuan upah minimum kota (UMK).
Sementara beban kerja perawat tidaklah ringan. Mereka merupakan garda terdepan dalam pelayanan kepada pasien, sebelum pasien ditangani dokter. Hanya saja untuk memperjuangkan kesejahteraannya, para perawat masih ada yg belum solid.
“Momentum (unjuk rasa) ini bisa dijadikan jalan reformasi pelayanan keperawatan di Batam. Kalau perawat Batam kompak, takkan ada lagi rumah sakit di Batam yang berani bayar upah perawat di bawah UMK,” kata Cristopan menanggapi unjuk rasa puluhan perawat RSCS Batam di DPRD Batam terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) 27 karyawan secara sepihak.
Dalam aksinya, para perawat menuntut enam hal. Pertama, meminta pihak rumah sakit mempekerjakan kembali 27 orang yang di PHK. Kedua, memberikan upah yang layak kepada perawat dan bidan sesuai UMK Kota Batam. Ketiga, membayar upah lembur pekerja. Keempat, menindak tegas oknum pegawai Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam yang dinilai semena-mena. Kelima, memberikan hak-hak para pekerja. Keenam, memulihkan nama baik para pekerja.
“Pekerja hanya tanya gaji saja malah dituduh mogok, lalu di PHK. Kami menolak PHK sepihak,” kata Pengurus FSP Farkes SPSI Kota Batam, Anwar Gultom.
