Surat itu juga menegaskan kepada PT PLN untuk menghapus denda keterlambatan selama masa pandemi Covid-19 dan memberi keringanan tagihan pembayaran listrik dengan cara angsuran/cicilan namun dengan tetap menjaga pelayanan publik di sektor ketenagalistrikan.
Poin keempat, ditegaskan bahwa untuk menghindari kesimpangsiuran adanya kenaikan tagihan listrik, masyarakat, PT PLN Batam agar mengaktifkan lagi petugas pencatat meteran listrik secara rutin. Sejalan dengan itu, pada poin kelima, mereka diminta untuk melakukan sosialisasi yang masif terkait kebijakan yang diambil oleh PT PLN Batam berkaitan dengan adanya kenaikkan tagihan listrik yang ada pada masyarakat.
Pada poin keenam, ditegaskan bahwa apabila ada kelebihan tagihan listrik akibat kesalahan hitung pecatatan meteran listrik, baik untuk rumah tangga maupun rumah tidak berpenghuni, PLN Batam diminta mengembalikan kelebihan bayaran tagihan tersebut yang dapat dibayarkan pada tagihan bulan berikutnya.
“PT PLN harus memahami kondisi kesulitan ekonomi masyarakat dan sektor swasta sehingga diharapkan dapat mengambil kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat. Untuk itu diharapkan komitmen PT PLN Batam dapat berpartisipasi membantu masyarakat dalam melawan covid19 melalui kegiatan bantuan kepada masyarakat dalam pelayanan ketenagalistrikan yang lebih optimal,” demikian Isdianto dalam surat itu.
Poin poin yang sama juga ditujukan dalam surat untuk Manejer UP3 Tanjungpinang PT PLN (Persero). Namun ada satu penegasan untuk surat bernomor 671.11/805/ESDM-SET/2020 itu yaitu tentang posko bersama.
Poinnya adalah agar dalam waktu satu minggu sejak surat ini diterbitkan, untuk dibuka posko pengaduan bersama setiap kecamatan yang ada di Kota Tanjungpinang maupun Kabupaten Bintan guna menampung aspirasi maupun keluhan masyarakat/pelanggan PT PLN (Persero) terhadap kenaikan tagihan listrik yang dialami oleh masyarakat. (acp)
