BATAM (gokepri.com) — Inflasi di Provinsi Kepulauan Riau pada Maret 2026 tercatat tetap terkendali dan berada dalam rentang sasaran, didukung oleh sinergi pengendalian harga serta stabilitas pasokan pangan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau, Rony Widijarto Purubaskoro, mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepri pada Maret 2026 mengalami inflasi sebesar 0,08 persen secara bulanan (month to month/mtm), lebih rendah dibandingkan Februari yang mencapai 0,44 persen.
“Secara tahunan, inflasi Kepri tercatat sebesar 3,23 persen (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,54 persen dan juga lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 3,48 persen,” kata Rony.
Ia menambahkan, capaian tersebut menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan inflasi tahunan terendah kelima di wilayah Sumatera. Secara spasial, inflasi bulanan terjadi di Kota Batam sebesar 0,11 persen dan Kabupaten Karimun sebesar 0,56 persen. Sementara itu, Kota Tanjungpinang justru mengalami deflasi sebesar 0,37 persen.
Dari sisi kelompok pengeluaran, inflasi pada Maret 2026 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami kenaikan sebesar 0,48 persen dengan andil 0,13 persen. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya harga komoditas seperti udang basah, bayam, dan daging ayam ras seiring meningkatnya permintaan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri.
Namun demikian, tekanan inflasi tertahan oleh deflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa sebesar 1,12 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh turunnya harga emas perhiasan, sejalan dengan penguatan dolar Amerika Serikat dan perubahan preferensi investasi.
Selain itu, kelompok transportasi juga mengalami deflasi sebesar 0,38 persen akibat penurunan tarif angkutan udara dan laut, seiring kebijakan stimulus diskon transportasi selama periode Lebaran.
Rony menyebutkan, stabilitas inflasi tidak terlepas dari sinergi antara Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh wilayah Kepri melalui berbagai program pengendalian, termasuk Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Berbagai langkah yang dilakukan sepanjang Maret 2026 antara lain pelaksanaan rapat koordinasi tingkat tinggi TPID, edukasi publik terkait inflasi, hingga operasi pasar dan pasar murah di sejumlah daerah.
Meski demikian, ia mengingatkan sejumlah risiko yang perlu diwaspadai ke depan, seperti potensi dampak fenomena El Nino, normalisasi tarif transportasi, serta kenaikan harga energi global.
“Di sisi lain, ada faktor yang dapat menahan inflasi, seperti normalisasi harga emas serta pergeseran masa panen sejumlah komoditas pangan,” ujarnya.
Ke depan, Bank Indonesia bersama TPID akan terus memperkuat koordinasi guna menjaga inflasi tetap terkendali dalam kisaran target nasional sebesar 2,5 plus minus 1 persen pada 2026.
“Upaya seperti peningkatan produksi pangan, penguatan kerja sama antar daerah, serta pelaksanaan pasar murah akan terus didorong untuk menjaga stabilitas harga,” kata Rony. *
Penulis: Engesti
