Industri Hulu Migas Hasilkan Rp700 Triliun untuk Negara

Industri Hulu Migas
Gebrakan SKK Migas mneghasilkan keuntungan berlipat, salah satunya melalui Industri Hulu Migas menghasilkan Rp700 Triliun untuk negara. Foto: Dok. SKK Migas,

JAKARTA (gokepri.com) – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus melakukan berbagai gebrakan. Gebrakan itu menghasilkan sekitar Rp700 triliun dari industri hulu migas untuk negara di tahun 2022.

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan pihaknya bersyukur SKK Migas melalui penyederhanaan proses bisnis, transformasi, digitalisasi dan integrasi sistem dengan berbagai pihak yang terkait telah menciptakan pengelolaan industri hulu migas yang transparan, akuntabel, efisiensi biaya dan kecepatan proses.

“Sehingga memberikan dampak yang sangat signifikan, indutri hulu migas dapat menghasilkan sekitar Rp700 triliun untuk negara,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin 8 Mei 2023.

HBRL

Hulu migas sebagai motor penggerak perekonomian nasional melalui hasil penjualan migas secara langsung berkontribusi sekitar Rp672 triliun.

Terdiri atas hasil penjualan minyak dan gas bumi sekitar Rp583 triliun termasuk alokasi dana bagi hasil migas sebesar Rp17 Triliun yang turut dirasakan oleh daerah penghasil serta hasil penerimaan lain dari hulu migas sekitar Rp89 triliun yang meliputi signature bonus, production bonus, firm commitment, pembayaran PPN, PBB Migas, PDRD, dan pajak penghasilan migas serta pendapatan lainnya.

Nilai tersebut diperoleh melalui beberapa gebrakan yang telah dilakukan di antaranya percepatan penerimaan hasil penjualan minyak bumi melalui penyederhanaan proses bisnis penagihan dan pembayaran, melakukan fleksibilitas skema komersialisasi melalui optimalisasi lifting minyak dan pengembangan sistem dan prosedur yang mendukung proses percepatan tersebut.

Dukungan terhadap pertumbuhan industri tertentu yang memanfaatkan gas bumi, juga terus dilakukan melalui implementasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang berkontribusi mencapai sekitar Rp24 triliun.

Kurnia mengatakan terobosan yang dilakukan SKK Migas dalam pelaksanaan lifting minyak dan gas bumi di tahun 2022 mampu mengamankan penerimaan negara sehingga memberikan dukungan pada percepatan cashflow penerimaan negara.

“Setiap lifting yang dicatat, 100 persen pembayaran sudah masuk ke rekening negara, meskipun di lapangan ada beberapa kegiatan lifting yang tertunda karena gangguan cuaca dan lainnya. Langkah ini akan mengamankan penerimaan negara dan percepatan cashflow negara sehingga dapat mendukung berbagai program pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah dalam APBN,” ujarnya.

Selain itu, dari sisi pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN) Hulu Migas, SKK Migas telah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan BMN dan terus melakukan upaya transformasi dan optimalisasi.

Sampai dengan akhir tahun 2022, nilai BMN Hulu Migas pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebesar Rp598,71 triliun atau meningkat 4 persen dari tahun sebelumnya dan berhasil melakukan optimalisasi BMN dengan membukukan PNBP pengelolaan BMN hulu migas sebesar Rp251,22 miliar atau meningkat 35 pesen dari tahun sebelumnya.

Kurnia mengatakan SKK Migas turut serta medorong pemanfaatan aset Kilang LNG Badak, industri hulu migas yang berhasil disetorkan ke negara sekitar Rp1,7 triliun atas pemanfaatan Kilang LNG Badak.

“Tahun 2022, SKK Migas dan Kementerian Keuangan juga telah melakukan pertukaran data sektor hulu migas melalui Sistem Informasi Terintegrasi (SIT) sehingga memberikan data yang transparan dan mempercepat proses pencatatan yang pada gilirannya mempercepat proses bisnis,” kata dia.

Dalam rangka memastikan pemanfaatan dan pengelolaan minyak mentah dan kondensat serta gas bumi, LNG dan LPG secara optimal SKK Migas telah melakukan beberapa langkah dan terobosan antara lain mendorong kontraktor hulu migas untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan domestik melalui pengaliran minyak dan kondensat (MMKBN) ke kilang Pertamina.

Selain itu juga secara aktif menggerakkan KKKS untuk melakukan penawaran dan negosiasi dengan Pertamina sebelum dilakukan ekspor, yang merupakan pelaksanaan Permen ESDM Nomor 18/2021 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri,

“Hanya sekitar 7 persen dari total lifting minyak dan kondensat yang dilakukan untuk tujuan ekspor dikarenakan tidak dapat diolah karena ketidaksesuaian karakteristik minyak dengan Kilang Pertamina,” kata dia.

Berdasarkan data SKK Migas, optimalisasi proses yang berjalan saat ini telah mampu meningkatkan nilai pengiriman minyak dan gas bumi yang menjadi bagian negara.

Jika tahun 2021 bagian negara dari pengiriman minyak dan gas bumi sekitar USD 10,470 miliar, maka di tahun 2022 meningkat sekitar 31 persen menjadi sekitar USD 13,703 miliar.

Tahun 2023, SKK Migas terus melanjutkan langkah positif yang telah dilaksanakan di tahun 2022 serta melakukan terobosan-terobosan baru sehingga manfaat langsung dan tidak langsung yang diterima oleh negara dapat semakin dioptimalkan.

Potensi hulu migas di Indonesia pada era transisi energi ini masih menjanjikan dan menarik minat investor, yang terlihat dari tingginya rencana investasi hulu migas di 2023 yang mencapai US$ 15,5 miliar atau meningkat sekitar 26 persen dibandingkan realisasi tahun lalu serta lebih tinggi dibandingkan peningkatan investasi hulu migas global yang sebesar 6,5 persen.

Di samping itu, sektor hulu migas juga dapat berperan penting dalam pencapaian target net zero emission tahun 2060, antara lain dengan penerapan high technology melalui CCS dan CCUS.

Baca Juga: SKK Migas: 28 Kesepakatan Berpotensi Raup Pendapatan USD2,3 Miliar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis: Asrul Rahmawati

Pos terkait