Karimun (gokepri.com) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun menolak gugatan perdata Robiyanto terhadap Presiden RI, Kejaksaan Agung dan Polri.
Gugatan Robiyanto tersebut terkait perbuatan melawan hukum pemerintah yang isinya Presiden RI, Kejagung dan Polri selaku Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adanya perkara tindak pidana yang terjadi pada 2002 silam dengan korban Taslim alias Cikok.
“Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun menolak gugatan Robiyanto,” ujar Kepala Kejari Karimun Meilinda didampingi Kasi Perdata pada Asdatun Kejati Kepri Ponco Santoso didampingi Kasi Datun Kejari Karimun, Wandi Batubara, Kamis, 11 Agustus 2022.
Kata Meilinda, sidang putusan terkait gugatan perdata tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri tanjungbalai Karimun, Kamis, 11 Agustus 2022 dengan dua Jaksa Pengacara Negara, Kasi Perdata Asdatun Kejati Kepri dan Kasi Datun Kejari Karimun.
“Hari ini Kamis, 11 Agustus 2022 Pengadilan Negeri Karimun memutuskan menolak gugatan penggugat karena gugatannya prematur,” kata Meilinda.
Pada prinsipnya, kata Meilinda, Kejati Kepri dan Kejari Karimun yang mewakili Presiden dan Jaksa Agung memenangkan perkara gugatan perdata tersebut.
“Kami menunggu pihak penggugat apakah melakukan upaya banding atas putusan tingkat pertama ini,” ungkapnya.
Diketahui, Presiden, Kejagung, dan Polri menjadi tergugat dalam perkara perdata gugatan yang dilayangkan anak dari korban pembunuhan, Robiyanto, yang terjadi di Karimun pada 20 tahun silam.
“Dalam hal ini Tergugat satu Presiden RI, Tergugat dua Jaksa Agung Cq Kejaksaan Tinggi Kepri Cq Kejaksaan Negeri Karimun,” jelasnya.
Tergugat tiga Polri, Polda Kepri dan Polres Karimun. Sementara, turut tergugat AE dan turut Tergugat dua KF.
Gugatan tergugat ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun dengan nomor perkara.44/Pdt.G/2021/PN.Tbk.
Penulis: Ilfitra
