Batam (gokepri) – Batam kerepotan menahan kenaikan harga gas elpiji kemasan 3 kilogram. Kenaikan sudah direncanakan sejak tahun lalu tapi harus ditunda hingga tahun ini. Sekarang, kenaikan diprotes masyarakat.
Kekecewaan soal kenaikan harga ‘gas melon’ diungkap kalangan ibu-ibu rumah tangga. Mereka merasa kondisi ekonomi sekarang belum memungkinkan karena menambah beban pengeluaran. “Naik Rp3 ribu memberatkan saat kondisi ekonomi sekarang yang tak baik setelah pandemi,” ujar Wina, 31 tahun, warga Sagulung, Sabtu 23 Desember 2023. Wina berharap pemerintah daerah bisa mengkaji ulang kenaikan harga tabung elpiji.
“Mau tahun baru malah naik,” sambung ibu empat anak itu. Ia pun khawatir apa-apa serba naik akibat harga elpiji naik. Utamanya kebutuhan pangan. “Beli beras dan cabai harganya sudah naik, ditambah gas lagi,” tutur dia.
Baca Juga: Selisih Harga Makin Lebar dengan Elpiji Nonsubsidi, Gas Melon Makin Dicari?
Protes keras datang dari buruh. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam Yafet Ramon mendesak pemda agar membatalkan kenaikan harga elpiji kemasan 3 kilogram.
Keluhan lain datang dari, masyarakat yang tergabung dalam koalisi rakyat batam, Yapet Ramon. Ia mengecam dan menolak kenaikan yang terjadi dan meminta pemerintah untuk mengambil langkah lanjutan agar penyesuaian harga gas LPG 3 kilogram dapat dibatalkan.
Yafet khawatir kenaikan harga elpiji subsidi akan menambah beban pengeluaran rumah tangga, menekan UMKM hingga mengerek inflasi. “Biaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga akan naik. Para pedagang yang menjual makan siap saji, penjual gorengan, bakso keliling dan sektor informal lainnya akan terdampak pada kenaikan gas ini,” ungkapnya. Ia menyatakan serikat pekerja menolak kenaikan harga elpiji subsidi.
Akhir tahun 2023, harga elpiji kemasan 3 kilogram di Batam dipastikan naik Rp3.000. Harga eceran tertingginya menjadi Rp21.000 dari Rp18.000 per tabung. HET baru itu berlaku mulai 22 Desember 2023.
Selain Batam, harga gas melon di wilayah hinterland atau pulau penyangga 1 Batam juga naik dari Rp23.000 jadi Rp25.000 per tabung. Sedangkan di wilayah Hinterland 2 Batam naik dari Rp24.000 jadi Rp26.000 per tabung.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam Gustian Riau mengatakan kenaikan HET elpiji ini merupakan usulan dari Hiswana Migas Kepri sejak November 2022. “Saat itu belum ditindaklanjuti, karena masih baru dari Covid-19. Usulan itu baru ditindaklanjuti bersama Disperindag Batam Juli kemarin,” kata Gustian.
Kenaikan HET gas melon berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Batam Nomor 421 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tertentu Kota Batam yang di tandatangani pada tanggal 8 November 2023.
“Dasar kenaikan berdasarkan SK Walikota Batam yang sudah ditandangani sejak 8 November lalu. Namun untuk kenaikan baru efektif tanggal 22 Desember,” tuturnya.
Adapun menurut Gustian, penyebab kenaikan gas melon yakni karena peningkatan biaya transportasi (harga BBM Solar menjadi Dexlite), kemudian kurs dolar Singapura yang sekarang Rp11.600, serta kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Batam. Selain itu, Gustian juga melihat kenaikan HET di Bintan dan Karimun yang sudah lebih dulu diberlakukan. “Harga yang ada saat ini merupakan HET dari 2014, jadi sudah 9 tahun belum ada penyesuaian,” imbuhnya.
Wakil Ketua DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kepri Adrian Fensuri menyampaikan sebelum melakukan usulan penyesuaian harga, pihaknya telah melakukan kajian bersama instansi terkait. “Keseluruhan pemerintah kabupaten kota se-Kepri juga kita sudah melakukan sosialisasi dan rapat bersama,” kata Adrian. “Dari 2014 sampai 2023 belum ada penyesuaian sama sekali. Pada tahun ini kami bersurat ke Disperindag Kota Batam untuk melakukan audiensi terkait hal ini dan mengusulkan penyesuaian HET LPG 3 kg ini sebesar Rp23 ribu. Namun hanya disetujui Rp21 ribu,” tambah dia.
Pertamina: Penyesuaian HET Wewenang Pemda
Setelah kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas elpiji kemasan 3 kilogram di Kota Batam menjadi Rp21.000, Pertamina menegaskan bahwa penetapan harga merupakan wewenang pemerintah daerah.
“Terkait Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg di suatu wilayah merupakan kewenangan dari pemerintah dalam penetapannya,” kata Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, saat dihubungi melalui saluran WhatsApp, Jumat, 22 Desember 2023.
Untuk diketahui, kewenangan pemda mengatur HET LPG bersubsidi terdapat dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG). Pasal 24 ayat (4) Permen ini menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) berhak menetapkan harga eceran tertinggi LPG tertentu untuk pengguna LPG tertentu pada titik serah di sub penyalur LPG tertentu.
Satria menyampaikan sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyediaan energi untuk masyarakat, fokus utama Pertamina adalah memastikan pelayanan dan distribusi energi, khususnya LPG 3 Kg. “Kami sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyalurkan energi bagi masyarakat berfokus pada pelayanan dan pendistribusian energi bagi masyarakat atau dalam hal ini LPG 3Kg,” katanya.
Satria juga memastikan stok gas elpiji dalam keadaan aman. Pertamina terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran pendistribusian LPG, terutama menghadapi masa satgas Natal 2023 dan tahun baru 2024.
“Kami pastikan bahwa saat ini stok dalam keadaan aman, masyarakat tidak perlu khawatir, kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar pendistribusian LPG ini dapat terus berjalan dengan baik dan lancar terlebih dalam masa satgas Natal 2023 dan tahun baru 2024,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Engesti Fedro dan Muhammad Ravi
