BATAM (gokepri) – MAN Insan Cendekia Kota Batam meraih juara pertama dalam Lomba Cerdas Cermat APBN 2024, yang diikuti lebih dari 4.500 tim dari seluruh Indonesia. Bentuk edukasi demi meningkatkan minat dan literasi anggaran negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat APBN dan Kompetisi Video Mengajar APBN, yang diharapkan dapat meningkatkan minat dan literasi masyarakat mengenai penyusunan dan penggunaan anggaran negara.
Sri Mulyani mengucapkan terima kasih kepada semua siswa, guru, dan kepala sekolah yang berpartisipasi dalam ajang tersebut, menunjukkan kompetensi dan pengetahuan mereka tentang APBN.
“Kami akan terus menggunakan kesempatan ini untuk melakukan edukasi dengan cara-cara kreatif. Ini akan menjadi investasi berharga untuk menumbuhkan generasi muda yang lebih berpengetahuan dan paham tentang pengelolaan negara,” ujarnya dalam Final Lomba Cerdas Cermat APBN 2024 di Jakarta, Selasa 8 Oktober 2024.
Lomba Cerdas Cermat APBN 2024 diikuti oleh lebih dari 4.500 tim dari seluruh Indonesia. MAN Insan Cendekia Kota Batam berhasil meraih juara pertama, diikuti oleh MAN 1 Rembang Purbalingga, SMAN 1 Tabanan, dan MAN Insan Cendekia Gorontalo.
Dalam Kompetisi Video Mengajar APBN untuk kategori Guru SMP, peringkat pertama diraih oleh Wien Aufa dari MTsN 6 Aceh Tengah, disusul oleh Dahlia Muhammad dari SMPN 1 Manokwari, Dini Febriana dari SMPN 2 Amlapura, dan Ika Sunami dari SMPN 23 Kota Pontianak.
Transparansi Anggaran
Sri Mulyani Indrawati menegaskan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran negara adalah pilar penting bagi demokrasi yang sehat.
“Salah satu pilar demokrasi yang sehat adalah adanya transparansi dan akuntabilitas dari kewenangan yang kami kelola sebagai bendahara negara,” ujarnya.
Ia menjelaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak hanya terwujud melalui publikasi APBN dan laporan penggunaannya, tetapi juga dalam mendidik masyarakat tentang cara penyusunan dan penggunaan anggaran tersebut.
Meski terdapat lembaga audit pemerintah seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sri Mulyani menekankan pentingnya pemahaman masyarakat agar dapat mengawasi penggunaan anggaran negara.
“Demokrasi yang sehat adalah ketika rakyat memahami bagaimana negara ini dikelola, sumber daya yang digunakan, cara mendapatkan sumber daya, alokasinya, dampaknya, serta akuntabilitasnya,” ungkap Sri Mulyani.
Dia juga mengakui dibutuhkan waktu dan usaha maksimal untuk mengedukasi masyarakat mengenai APBN, terutama mengingat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara baru memasuki tahun ke-20, sehingga masih dianggap baru.
Baca: MAN Insan Cendekia Batam Juara KESN 2024 Regional Sumatera
Sri Mulyani menambahkan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga masih menghadapi tantangan dalam memahami peraturan tersebut.
“Teman-teman di Kementerian Keuangan pun masih membutuhkan usaha untuk memahami makna undang-undang, apalagi menerapkannya. Jika Kemenkeu yang bertanggung jawab saja masih belajar, tentu masyarakat dan stakeholder di luar pun memerlukan bimbingan yang sama,” jelasnya. ANTARA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
