BATAM (gokepri) – Debat calon gubernur Kepri memanas dengan munculnya kritik dari Ansar Ahmad terhadap Muhammad Rudi soal komunikasi publik yang dinilai kurang efektif. Rudi menanggapi dengan mempertanyakan peran gubernur dalam proyek Rempang Eco-City, menuding minimnya dukungan pemerintah provinsi.
Perdebatan soal Rempang sempat muncul saat sesi Ansar bertanya kepada Rudi saat debat di Radisson Golf & Convention Center, Sabtu sore, 2 November 2024. Kedua pasangan saling menyindir, terutama mengenai isu komunikasi lintas instansi dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Rempang, Galang, Batam.
Ansar pertama kali menyoroti masalah komunikasi publik Muhammad Rudi sebagai Wali Kota Batam-Kepala BP Batam. Ansar mengkritik gaya komunikasi Rudi yang dianggap buruk dan sering menimbulkan kegaduhan. Menurut Ansar, komunikasi yang buruk ini menghambat sinergi lintas instansi dan berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.
“Bagaimana cara paslon nomor dua membangun komunikasi yang baik, karena selama ini tidak ada konsep humanis dan hanya menimbulkan kegaduhan,” ujar Ansar dalam debat.
Ansar menambahkan pemimpin harus memiliki komunikasi yang baik untuk menghindari konflik. Ia mencontohkan kasus agraria di Rempang mungkin bisa dihindari jika komunikasi publik lebih efektif. “Komunikasi yang baik akan mencegah konflik di Batam,” tegas Ansar.
Baca: Ditanya Cara Komunikasi Publik, HMR Jawab dengan Metode State of Being Bukan Persepsi
Sebagai contoh, Ansar menyebut proyek Bintan Alumina Indonesia di Bintan. Menurutnya, pemerintah provinsi melakukan pembebasan lahan 1.000 hektare tanpa menimbulkan konflik. Membandingkan dengan Rempang, ia menyayangkan peran Rudi sebagai pemimpin Batam yang dianggapnya kurang memperhatikan komunikasi yang baik dan kooperatif.
Menanggapi kritik ini, Rudi menegaskan komunikasinya selama ini sudah efektif. Ia mengklaim berbagai permasalahan PSN Rempang diselesaikan dengan baik tanpa konflik berarti. “Komunikasi kami sudah baik, tidak ada konflik besar. Semua berjalan lancar,” jawab Rudi.
Rudi kemudian mengkritik peran gubernur dalam PSN Rempang. Menurut Rudi, tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepri dalam proyek nasional ini seharusnya lebih besar, namun hampir seluruh proses relokasi dan pengelolaan diserahkan kepada Badan Pengusahaan (BP) dan Wali Kota Batam.
“Pada 2023, Rempang menjadi proyek nasional, dan seharusnya gubernur turut bertanggung jawab. Namun, kontribusi gubernur hampir tidak ada,” ungkap Rudi.
Rudi menambahkan, jika gubernur lebih aktif, konflik di Rempang bisa dicegah. Ia mempertanyakan komitmen Pemprov Kepri terhadap PSN Rempang dan dukungan terhadap proyek-proyek pemerintah pusat. “Gubernur adalah perpanjangan tangan pusat. Apakah Saudara mendukung sepenuhnya proyek ini?” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
