ANAMBAS (gokepri) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar pengukuhan perpanjangan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan diskusi terkait peran BPD dalam pengawasan penggunaan Dana Desa di Gedung Balai Pertemuan Masyarakat Siantan (BPMS) Tarempa, Senin (22/7/2024).
Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, dalam sambutannya menegaskan kegiatan ini bukan sekadar seremonial belaka. Haris berharap seluruh perangkat desa yang hadir dapat menyerap ilmu dan pengalaman yang bermanfaat dari kegiatan ini.
Baca: KKP Segel Lahan Pelabuhan Jeti Pabrik Aspal di Anambas
“Semoga kegiatan hari ini dapat membuka wawasan kita dalam mengelola urusan internal desa, khususnya dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Haris.
Bupati juga menekankan pentingnya peran BPD dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa. “BPD memiliki kewajiban untuk mengawasi kinerja kepala desa agar pengelolaan keuangan desa berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Haris.
Haris menjelaskan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa bukan hanya menjadi tanggung jawab BPD semata, tetapi juga melibatkan berbagai pihak seperti inspektorat, camat, dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
“Dengan demikian, diharapkan pengelolaan dana desa dapat lebih efektif dan efisien, sehingga berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambah Haris.
Baca: Anambas Perpanjang Masa Jabatan 51 Kades Jadi 8 Tahun
Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang menghadirkan narasumber dari tenaga ahli utusan Presiden RI, Rusli Effendi, dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI, Idrus. Keduanya memberikan paparan terkait peran BPD dalam pengawasan penggunaan dana desa, khususnya untuk program ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Wisnu Een
