BATAM (gokepri) – BP Batam membahas ketentuan lalu lintas barang untuk usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) demi iklim bisnis kondusif. Evaluasi regulasi ini melibatkan pemangku kepentingan terkait.
Direktur Lalu Lintas dan Penanaman Modal BP Batam, Rully Syah Rizal, membuka Forum Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Lalu Lintas Barang di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Selasa (1/7/2025). FGD ini dilaksanakan secara hibrid, luring dan daring, khusus membahas kegiatan usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT).
Rully menjelaskan, pelaku usaha di Batam wajib mengikuti ketentuan sesuai Peraturan Kepala BP Batam Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari KPBPB Batam.
“Proses bisnis sangat dinamis, terutama di KPBPB Batam, sehingga evaluasi ketentuan yang berlaku harus selalu dilakukan guna menciptakan iklim berbisnis yang kondusif,” ujarnya.
Ia berharap, melalui FGD ini, para pelaku usaha JPT dapat memilih bidang usaha sesuai peraturan perundang-undangan. Bisnis berjalan sinergis dengan kepentingan dunia usaha.
“Output yang kami harapkan adalah kesesuaian bidang usaha dan meningkatnya koordinasi dengan instansi terkait, terutama mengenai penguatan pengawasan kegiatan lalu lintas barang di Kota Batam,” harap Rully.
Hadir sebagai narasumber, Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, Dendy Apriandi. Ia memaparkan ketentuan pelaksanaan kegiatan lalu lintas barang di KPBPB Batam untuk kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi. Ini termasuk pemberlakuan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U) maupun Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
Pada kesempatan ini, Dendy juga memaparkan KBLI Single Purpose. Bidang-bidang usaha yang sesuai peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pelaku usaha dengan syarat tidak melakukan bidang usaha lain. “Pelaku usaha mendirikan Badan Usaha khusus untuk JPT saja, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran,” jelas Dendy.
Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, M. Rofiudzdzikri, menegaskan pentingnya peredaran dan pengawasan barang di KPBPB Batam.
Ia menjelaskan, BP Batam memiliki kewajiban pengawasan kesesuaian jumlah dan jenis Barang Konsumsi yang telah dimasukkan pengusaha sesuai perizinan berusaha. Barang yang dimasukkan ke KPBPB hanya yang berhubungan dengan kegiatan usahanya saja.
“JPT yang memiliki API aktif hanya diperkenankan mengimpor barang untuk kebutuhan sendiri dalam rangka menunjang kegiatan usahanya. Untuk itu, kami berharap BP Batam dapat segera merumuskan mekanisme kontrol atas pemasukan barang oleh Pengusaha JPT,” pungkasnya.
Baca Juga: RSBP Batam Dikelola Mandiri, Mayapada Bangun RS Baru
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
