BATAM (gokepri) – Badan Pengusahaan (BP) Batam menegaskan penertiban lahan warga di Tanjung Banon, yang dilaksanakan pada Jumat (2/5/2025), telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan administratif yang berlaku. Langkah ini disebut sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan kawasan permukiman bagi warga terdampak proyek pengembangan Rempang Eco-City.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, menjelaskan tim gabungan dari Ditpam BP Batam, Polsek setempat, serta perwakilan masyarakat Rempang telah mengedepankan pendekatan persuasif dan administratif sebelum melakukan penertiban. “Tim tidak menggunakan cara-cara paksa. Penertiban dilakukan secara bertahap, tanpa paksaan, dan sesuai prosedur yang berlaku,” ujarnya, Jumat (2/5).
Ariastuty menambahkan BP Batam telah menerbitkan Surat Peringatan (SP) tahap 1 hingga 3, serta Surat Perintah Bongkar kepada warga yang masih menduduki area penertiban. Selain itu, koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepulauan Riau juga telah dilakukan untuk memastikan legalitas setiap tindakan yang diambil.
“Kami berharap masyarakat tidak salah menafsirkan kegiatan ini. Tujuan kami adalah menjaga iklim investasi Batam tetap kondusif. Pada prinsipnya, pemerintah selalu mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif agar hak-hak warga terdampak dapat terpenuhi secara adil,” jelas Ariastuty.
BP Batam juga menegaskan komitmennya untuk menjamin kehidupan layak bagi warga terdampak, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. “Kami juga menyalurkan uang sagu hati berupa biaya hidup selama di hunian sementara serta ganti rugi untuk tanam tumbuh milik warga. Ini merupakan bentuk komitmen BP Batam dalam menjamin hak-hak masyarakat Rempang,” pungkas Ariastuty.
Baca Juga: Dialog dengan Menteri Transmigrasi, Warga Rempang Setuju Investasi Asal Tak Digusur
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
