Belajar dari Jakarta, Kebijakan Berkesinambungan Kunci Perbaikan Transportasi

Transportasi publik jakarta
Wisatawan berjalan di depan armada baru bus listrik BRT Transjakarta di lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa (10/12/2024). PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) meluncurkan 200 armada baru bus listrik BRT Transjakarta yang merupakan bagian dari strategi untuk mendukung pencapaian "Net Zero Emission" di tahun 2050. Foto: Sindonews

JAKARTA (gokepri) – Masyarakat Transportasi Indonesia menilai keberhasilan integrasi angkutan umum Jakarta sebagai buah kebijakan berkesinambungan. Capaian ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi daerah lain.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno, mengatakan pembenahan transportasi di Jakarta membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Integrasi layanan bus, mikrotrans, dan kereta serta kolaborasi lintas daerah menjadi kunci keberhasilannya.

“Tanpa terobosan ini, Jakarta mungkin masih terperangkap dalam kemacetan abadi,” kata Djoko, Senin (11/8).

Menurut Djoko, perbaikan ini merupakan hasil estafet kepemimpinan yang saling melanjutkan. Pada era Gubernur Sutiyoso (2004–2007), diluncurkan Transjakarta koridor 1 dan Pola Transportasi Makro (PTM) sebagai fondasi.

Kepemimpinan selanjutnya, Gubernur Fauzi Bowo (2007–2012) mengubah Transjakarta menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sementara itu, Gubernur Joko Widodo (2012–2014) mengeluarkan peraturan daerah yang menjamin anggaran jangka panjang dan memulai pembangunan MRT fase 1.

Pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (2014–2017), angkutan kota (angkot) diintegrasikan ke dalam sistem BRT sebagai layanan pengumpan (feeder). Kebijakan ini menyatukan angkutan kecil dengan transportasi massal dan memperluas akses warga.

Gubernur Anies Baswedan (2017–2022) melanjutkan dengan membangun trotoar sepanjang 500 km, jalur sepeda permanen, dan meluncurkan layanan terpadu JakLingko. Layanan ini mengintegrasikan seluruh moda transportasi dalam satu kartu.

Capaian berlanjut pada era Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi dan Gubernur Pramono Anung. Keduanya memfinalisasi integrasi Jabodetabek sebagai satu ekosistem transportasi, termasuk integrasi tarif regional dan pemberian insentif fiskal.

“Hasilnya, volume kendaraan pribadi masuk Jakarta turun 18 persen (2023–2025),” kata Djoko. Waktu tempuh Bekasi–Jakarta berkurang 40 menit, dan angkutan umum kini mencakup 89,5 persen wilayah Jakarta.

Berdasarkan TomTom Traffic Index 2024, Jakarta kini berada di peringkat kelima nasional dan ke-90 dunia dalam hal kemacetan. “Capaian ini bukan kebetulan, melainkan buah transformasi sistemik yang berjalan konsisten,” ujar Djoko. ANTARA

Baca Juga: Warga Batam Habiskan Rp 1,17 Juta per Bulan untuk Transportasi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pos terkait