BATAM (gokepri) – Batam menghadapi persaingan dalam menarik investasi asing dengan Johor Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ) yang menawarkan kebijakan pro-investasi, seperti tarif pajak penghasilan rendah. Pemerintah diminta memperbaiki birokrasi perizinan agar Batam tetap kompetitif dalam menarik investor.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, Achmad Makruf Maulana, menyatakan SEZ Johor Singapura, yang dikembangkan oleh pemerintah Malaysia dan Singapura, merancang kebijakan yang memudahkan dunia usaha. “Salah satunya adalah pemberian tarif pajak penghasilan (PPh) 5% selama 20 tahun, serta insentif untuk Industrial Building Allowance sebesar 10%,” katanya di Batam pada Kamis (26/9/2024).
Tarif PPh yang hanya 5% mengancam iklim investasi di Indonesia, khususnya di Batam, di mana PPh untuk industri bisa mencapai 21%. “Perbedaannya sangat besar, terutama karena Batam dan JS-SEZ sama-sama mengincar investor asing dan memiliki lokasi strategis di Selat Malaka. JS-SEZ bahkan memiliki kelebihan lahan,” ungkapnya.
Makruf memperingatkan jika situasi ini diabaikan, kepercayaan investor asing terhadap Kepri, khususnya Batam, dapat terganggu. Ia telah menyurati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Investasi, dan Menteri Keuangan untuk meminta perlakuan pajak yang setara dengan SEZ Johor Singapura.
Ia juga menekankan perlunya perbaikan birokrasi dan percepatan perizinan, mengingat pengurusan perizinan, terutama di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Batam, seringkali lamban. “Birokrasi yang berbelit hanya akan menyulitkan kami dalam bersaing,” tambahnya.
Makruf mengungkapkan perhatian pemerintah pusat sangat penting, karena industri manufaktur merupakan penopang utama perekonomian Batam, memberikan kontribusi 56,38% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Batam. “Batam direncanakan menjadi pusat pengembangan hilirisasi pasir silika dan industri semikonduktor, sehingga perlu didukung dengan berbagai kemudahan.”
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Free Trade Zone (FTZ) di Batam. “Kewenangan perizinan harus dilimpahkan kepada pengelola FTZ dan pemerintah daerah tanpa ada ego sektoral,” katanya.
Rafki menambahkan pengembangan KEK di Johor tidak bisa dianggap remeh, mengingat Singapura merupakan investor terbesar di Batam. “Jika banyak investor pindah ke Johor, investasi di Batam akan tergerus,” jelasnya.
Ia juga meminta peningkatan infrastruktur jalan dan pelabuhan, termasuk jalan kecil yang menuju kawasan industri, serta efisiensi tarif logistik. “Dengan demikian, Batam dapat bersaing dengan Johor dan KEK lainnya di kawasan regional.”
Ketua Bidang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia, Tjaw Hioeng, menegaskan semua negara di Asia Tenggara bersaing dalam hal investasi. “Birokrasi perizinan yang baik akan mendatangkan investor. Jika tidak, kita akan semakin tertinggal,” jelasnya.
Oleh karena itu, Batam perlu diberikan insentif menarik untuk meningkatkan daya saingnya. “Ini tidak bisa sekadar wacana, insentif yang nyata diperlukan agar Batam tidak kalah saing,” pungkasnya.
Diluncurkan November
Kesepakatan antara Singapura dan Malaysia untuk pengembangan SEZ di Johor akan ditandatangani pada November 2024. Kawasan ini ditargetkan dapat menjadi alternatif bagi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia yang saat ini menjadi daya tarik bagi pengusaha Singapura di Batam, Rempang, dan Galang di Kepulauan Riau.
Kepala Menteri Johor, Onn Hafiz Ghazi, menyampaikan informasi tersebut dalam konferensi di Singapura, Kamis 29 Agustus 2024, seperti dikutip dari Bloomberg. Onn Hafiz mengungkapkan bahwa jadwal penandatanganan sempat mengalami penundaan akibat pertemuan tingkat tinggi antara kedua negara. Meski demikian, ia tetap optimistis bahwa kesepakatan akhir akan segera terwujud.
“Mudah-mudahan, dokumen perjanjian ini akan ditandatangani pada bulan November,” kata Onn Hafiz. Ia menambahkan bahwa rincian perjanjian sedang diselesaikan, dengan para pejabat dari kedua negara memastikan agar proses ini dapat terlaksana sesuai rencana.
Malaysia dan Singapura sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada Januari 2024 untuk mengembangkan zona ekonomi tersebut. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan pergerakan bebas barang dan orang antara negara bagian Johor yang kaya sumber daya dan Singapura yang memiliki keterbatasan lahan.
Menteri Ekonomi Malaysia, Rafizi Ramli, mengonfirmasi pada Juli lalu bahwa kesepakatan awalnya direncanakan untuk ditandatangani pada September 2024. Namun, proses penandatanganan terpaksa diundur hingga November.
Pejabat Johor juga mengungkapkan bahwa SEZ Johor Singapura berpotensi menciptakan sekitar 100.000 lapangan kerja baru di negara bagian tersebut dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Malaysia sebesar USD26 miliar per tahun pada tahun 2030. Proyek ini diharapkan menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi kawasan dan memperkuat hubungan ekonomi antara Malaysia dan Singapura.
Pemerintah negara bagian Johor, Malaysia, bertekad menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru di negara tersebut. Otonomi keuangan yang diberikan kepada Johor diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis.
Ketua Komite Perdagangan, Investasi, dan Konsumen Johor, Lee Ting Han, mengatakan otonomi keuangan akan memungkinkan pemerintah Johor untuk mengubah negara bagian ini menjadi mesin pertumbuhan yang dinamis.
“Dibandingkan dengan wilayah Kuala Lumpur yang lebih matang, Johor memiliki potensi yang lebih besar untuk ekspansi ekonomi dalam jangka pendek hingga menengah. Tujuannya adalah menjadikan Johor negara bagian yang maju dalam hal pertumbuhan produk domestik bruto dan tingkat produktivitas,” katanya.
Baca:
Johor telah menetapkan sejumlah proyek untuk mewujudkan ambisinya menjadi pusat ekonomi regional, termasuk Zona Ekonomi Khusus Johor-Singapura (JS-SEZ), Zona Keuangan Khusus di Forest City, Sistem Transit Cepat Johor Bahru-Singapura (RTS) yang dijadwalkan siap pada Desember 2026, dan Taman Teknologi Sedenak.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan Johor akan menjadi negara bagian yang paling maju secara ekonomi di Malaysia dalam satu atau dua tahun ke depan. Saat ini, Johor menempati peringkat ketiga sebagai kontributor ekonomi terbesar di Malaysia, setelah Selangor dan Kuala Lumpur. BISNIS INDONESIA, BLOOMBERG, THE STRAITS TIMES
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
