JAKARTA (gokepri) – Pemerintah berencana membangun pusat data nasional (PDN) di Batam dan Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah rampungnya PDN 1 di Cikarang. Namun, proyek ini menghadapi kendala anggaran.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menyebutkan pembangunan PDN di Cikarang saat ini sudah mencapai 83% dan ditargetkan aktif pada 2026.
Untuk PDN di Cikarang, pemerintah merencanakan sistem dengan kemampuan mendekati tier-4, termasuk pencadangan data dengan mirroring. Hal serupa juga akan diterapkan di Pusat Data Nasional di Batam.
“Batam akan menjadi PDN 2, dan kami juga akan membangun PDN di IKN, sehingga setelah tahun 2026, kita memiliki PDN di tiga lokasi dengan backup berlapis, termasuk mirroring, cloud, dan cold site,” kata Hadi di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, pada Senin (23/9/2024).
Hadi juga menegaskan kementerian dan lembaga diwajibkan memiliki backup mandiri untuk menjaga data jika terjadi masalah.
“Mudah-mudahan, jika ada permasalahan, kita bisa menghindari kegagalan seperti kejadian di Surabaya pada PDN 2,” tuturnya.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menjelaskan infrastruktur PDN 1 di Cikarang telah mencapai 83% per 15 September 2024, dengan proyek senilai Rp2,7 triliun yang dibiayai oleh pinjaman Pemerintah Prancis, ditargetkan beroperasi pada 2026.
“Pertama, kami fokus pada infrastruktur, lalu baru ke bidang IT, yang kemungkinan dimulai tahun depan, sehingga 2026 bisa berjalan dengan baik,” kata Nezar.
Meski begitu, ia mengungkapkan bahwa Pusat Data Nasional 1 sudah bisa beroperasi pada tahun depan. PDN I akan memiliki kapasitas 20 Mega Watt (MW) dan berlokasi di Greenland International Industrial Centre, Deltamas, Cikarang, dengan luas sekitar 15.994 m².
Nezar menambahkan pembangunan PDN 2 dan PDN 3 berlangsung secara simultan, dimulai dari PDN 2. Ia juga menyatakan pembangunan PDN 1 melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam penyusunan desain teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta keamanan siber.
Saat ini, PDN 2 telah memasuki tahap pematangan lahan tahap I, meskipun ada kendala terkait lahan akibat aksi unjuk rasa masyarakat terkait dampak buangan air hujan.
“Untuk itu, kami bekerja sama dengan pengelola kawasan untuk membuat drainase sementara dan memasang cerucuk dolken untuk menahan dinding tanah, yang perlu dilakukan pematangan tahap II,” tambahnya.
Namun, Nezar mengungkapkan masih ada kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi untuk mendukung kegiatan PDN.
Baca: Laris Manis Lahan Pusat Data di KEK Nongsa
Kekurangan anggaran ini berisiko menyebabkan PDN 1 tidak dapat beroperasi sesuai target karena kurangnya pagu pinjaman, tidak terbayarnya iuran jaringan internet, listrik, dan biaya pengelolaan lingkungan.
Kendala serupa juga dialami PDN 2, di mana kebutuhan anggaran untuk pematangan lahan tahap II belum tersedia, yang dapat mengakibatkan tanah longsor dan mencemari pantai. “Ini juga akan menyebabkan proses pembangunan mundur dari jadwal yang direncanakan,” ungkapnya. BISNIS INDONESIA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
