Batam (gokepri) – Hari Buruh Sedunia atau May Day di Batam diwarnai dengan semangat kebersamaan dan dialog terbuka antara pemerintah daerah dan buruh.
Ribuan buruh dari berbagai organisasi berkumpul di halaman Kantor Walikota Batam, Rabu (1/5/2024), untuk memperingati May Day.
Baca Juga:
- Kapolda Kepri Berdialog dengan Ribuan Buruh di Hari Buruh Internasional
- May Day, Pekerja Katering Star Energy Gelar Aksi Tuntut Upah Lembur
Acara diawali dengan pemotongan tumpeng yang dipimpin oleh Walikota Batam, Muhammad Rudi. Dalam sambutannya, Rudi menyampaikan apresiasinya kepada buruh atas kontribusi mereka dalam membangun dan memajukan Kota Batam.
“Hari ini kita memperingati Hari Buruh Internasional. Ini adalah momen untuk kita bersama-sama memberikan apresiasi kepada para buruh yang telah bekerja keras dalam membangun Batam,” ujar Rudi.
Rudi menyebut buruh merupakan elemen penting dalam roda perekonomian Batam. Dedikasi dan kerja keras mereka menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong pembangunan di berbagai sektor.
“Tanpa peran buruh, pembangunan di Batam tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, kami dari pemerintah daerah selalu berusaha untuk memberikan perhatian dan dukungan kepada para buruh,” jelas Rudi.
Buruh juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah terkait dengan PPh 21 yang dinilai memberatkan.
“Tadi mereka juga sampaikan bahwa PPh 21 terlalu besar menurut mereka, dan ini akan kami ajukan kepada pusat agar bisa dipertimbangkan kembali. Nanti juga akan kami diskusi bersama dengan seluruh serikat, supaya bisa kami selesaikan,” kata Rudi.
Selain PPh 21, buruh juga menuntut kehidupan ekonomi yang lebih baik, pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, penolakan Outsourcing dan upah murah, meminta kenaikan upah 15 persen serta pencabutan PMK 168/2023 dan PP 58/2023 tentang PPh 21.
Menanggapi tuntutan tersebut, Rudi menunjukkan komitmennya untuk berdialog dan mencari solusi bersama. Ia berjanji akan membawa aspirasi buruh kepada pemerintah pusat dan mencari jalan keluar terbaik untuk semua pihak.
Ia menekankan sebagai pimpinan daerah, ia terus berusaha bagaimana perusahaan bisa membayar upah layak dan di sisi lain pekerja bisa dapat upah yang lebih baik. Ia yakin jika ada keseimbangan upah maka kegiatan di Kota Batam bisa ramai.
“Saya kira, jika dua hal ini bisa berjalan dengan baik, maka Batam semakin sejahtera dan menjadi kota baru juga lebih mudah,” ujar dia.
Menurut Rudi, pemerintah bisa melakukan pembangunan daerah karena mendapatkan pajak dari pengusaha dan pajak pekerja.
Ketua FSPMI Batam, Yafet Ramon, menegaskan Hari Buruh merupakan momentum penting untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan kaum buruh.
“Kami meminta (pemerintah) untuk mencabut PMK 168/2023 dan PP 58/2023 tentang PPh 21 yang memberatkan buruh,” kata Yapet.
Penulis: Muhammad Ravi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
