Batam (gokepri) – Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda Provinsi Kepri dan Kota Batam untuk membahas pengembangan Kawasan Rempang. Rakor ini bertujuan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah strategis dalam mengembangkan Pulau Rempang sebagai The New Engine of Indonesian’s Economic Growth dengan konsep ‘Green and Sustainable City’.
Rapat yang berlangsung di Balairung Sari BP Batam tersebut menyoroti perhatian serius yang diberikan oleh pihak BP Batam terhadap pengembangan Kawasan Rempang. Dalam kesempatan ini, Muhammad Rudi mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk ikut mendukung pembangunan Pulau Rempang yang diharapkan dapat menjadi kawasan ekonomi baru yang berdampak positif terhadap daerah.
“Saya sudah membentuk tim penyelesaian permasalahan Pulau Rempang dua bulan lalu. Komitmen kami, masyarakat harus dilibatkan dalam pembangunan. Jadi, kawasannya betul-betul terintegrasi,” ungkap Rudi dalam siaran pers yang diterima gokepri, Jumat 16 Juni 2023.
Pengembangan Kawasan Rempang telah menjadi perhatian pemerintah pusat sejak diluncurkan di Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 12 April 2023. Saat itu, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menerima langsung Surat Keputusan (SK) Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Kawasan Rempang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang diserahkan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, Raja Juli Antoni. Rudi juga menyerahkan Rencana Pembangunan kawasan kepada PT Makmur Elok Graha (MEG) selaku pengembang pada acara peluncuran program tersebut.
Kehadiran Forkopimda dalam rapat ini juga menjadi perhatian utama. Rapat tersebut dihadiri oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri Rudi Margono, Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak, Kepala Kejaksaan Negeri Batam Herlina Setyorini, Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, Komandan Distrik Militer (Dandim) 0316/Batam Letnan Kolonel (Letkol) Infanteri (Inf) Galih Bramantyo, Direktur Utama PT Makmur Elok Graha (MEG) Nuraini Setiawati, dan pejabat lainnya.
Pimpinan daerah yang hadir dalam rapat tersebut memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan dan pengembangan Kawasan Rempang sebagai kawasan industri dan pariwisata yang memiliki “Green Zone”. Mereka menyadari pembangunan kawasan ini merupakan tugas besar yang harus dikelola dengan baik demi kemajuan daerah.
“Ini adalah sebuah pekerjaan besar dan harus dikelola dengan baik. Tidak ada sebuah pekerjaan tanpa persoalan. Pembangunan sangat dibutuhkan untuk kemajuan suatu daerah,” ujar Kapolda Kepri, Irjen Pol Tabana Bangun.
Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak, juga memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan Kawasan Rempang. Ia meminta agar pengelola kawasan dapat memaparkan secara detail rencana pembangunan kepada masyarakat.
“Kami sangat mendukung pengembangan kawasan ini guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan. Tata kelola juga harus dipaparkan secara detail agar masyarakat juga mengetahui pengembangannya,” ujar Jumaga.
Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, mendukung progres pembangunan Pulau Rempang. Kehadiran Forkopimda dalam rapat ini dianggap penting untuk memastikan partisipasi yang luas dalam pembangunan yang akan dilakukan.
“Kami semua berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan Rempang. Negara harus hadir, tidak ada yang tidak mungkin. Beberapa permasalahan juga pernah terjadi, tapi Alhamdulillah tak ada kendala,” tegasnya.
Pengembangan Kawasan Rempang yang melibatkan Forkopimda dan berbagai pihak terkait menunjukkan komitmen serius dalam memajukan pulau tersebut. Dengan adanya dukungan penuh dari berbagai instansi dan elemen masyarakat, diharapkan pembangunan Kawasan Rempang dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Baca Juga: PENGEMBANGAN REMPANG: Kepala BP Batam Minta Investor Rekrut Pemuda Lokal
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
