BATAM (gokepri) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD, melakukan kunjungan ke Pelabuhan Internasional Batam Center. Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk meninjau kesiapan fisik dan tempat khusus di pelabuhan yang ditengarai sebagai sarang penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.
Mahfud terlihat serius dalam peninjauannya di pelabuhan ini. Dia meminta petugas untuk menjelaskan mengenai keluar masuk orang di pelabuhan. “Kami tinjau fisik saja, pelabuhannya sudah bagus. Karena ada laporan di pelabuhan ini jadi tempat keberangkatan pekerja ilegal,” ungkapnya, Kamis, 6 April.
Selain itu, Mahfud juga memeriksa pos BP2MI yang ada di pelabuhan. Dia menilai perlu ada perbaikan di pos penjagaan tersebut agar Pekerja Migran Indonesia bisa melapor atau mendapatkan perlindungan yang lebih baik. “Kami akan lakukan perbaikan lagi. Sekarang hanya cek fisik luarnya saja,” kata Mahfud.
Baca Juga: Mengapa Pekerja Migran Kita Memilih Jalur Gelap Bertaruh Nyawa
Tak hanya itu, Mahfud juga membahas masalah perdagangan orang atau yang dikenal sebagai Trafficking in Persons (TIP), Pekerja Migran Terlantar dan Terpinggirkan di Indonesia. Dia menjelaskan dari 2.605 kasus TPPO tersebut, 50,97 persen korban diantaranya melibatkan anak-anak dan 46,14 persen melibatkan perempuan.
“Tapi ini data yang tercatat, bagaimana yang tidak tercatat? Pasti lebih banyak dari ini,” kata Mahfud. Dia menjelaskan peningkatan kasus TPPO tersebut pada umumnya disebabkan karena semakin berkembangnya modus operandi. Selama tahun 2021 dan 2022, pemerintah telah menangani 1.262 korban dari tren baru TPPO ini, berbagai pekerja migran ilegal dipekerjakan sebagai online scammer untuk melakukan penipuan investasi, love scam, operator judi online, dan penipuan berkedok money loundering.
Selain itu, Mahfud mengatakan tingginya angka korban TPPO juga karena minimnya kesadaran masyarakat di Indonesia terkait bahayanya bekerja di luar negeri sebagai pekerja ilegal. Oleh karena itu, Mahfud berjanji untuk menegakkan hukum penindakan TPPO di pelabuhan Batam Center.
“Kenapa saya hadir ke sini, karena hukum penindakan TPPO di sini macet. Untuk penegakkannya nanti saya akan rapatkan di Jakarta,” kata Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Editor: Candra Gunawan
