Karimun (gokepri.com) – Warga yang menerima bantuan, baik itu sembako maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Karimun yang terangkum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ternyata tidak sesuai dengan data riil yang ada di lapangan.
Sejumlah RT mengeluhkan warganya yang semestinya penerima BLT namun namanya tidak masuk dalam DTKS. Begitu juga sebaliknya, ada warga yang tidak sepatutnya menerima BLT malah masuk dalam DTKS.
Kerancuan data tersebut hampir merata ditemukan di masing-masing kelurahan di Karimun.
Ketua RT 04, RW 01, Kelurahan Meral Kota, Haji Batjok misalnya, dia sudah mengajukan sejumlah nama yang berhak menerima BLT dari pemerintah, namun data yang keluar justru tidak sesuai.
“Saya sudah ajukan sejumlah nama warga yang berhak menerima BLT, namun data yang keluar justru nama lain yang tidak sesuai,” ujar Batjok, Kamis, 6 Oktober 2022.
Salah seorang staf sosial di Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral juga menuturkan hal yang sama. Staf yang bertugas sebagai pendata warga penerima bantuan sosial ini menyebut ada perbedaan antara data yang diusulkan dengan data penerima.
“Memang ada perbedaan juga antara yang diusulkan dengan data penerima, namun tidak banyak. Paling ada juga data penerima yang sudah pindah namun namanya masih ada dalam daftar penerima bantuan,” sebutnya.
Bupati Karimun Aunur Rafiq meminta kepada Ketua RT dan RW untuk kembali mengajukan data warga yang menerima bantuan ke kelurahan.
“Saya minta RT dan RW jangan ngomong saja, usulkan dan lapor ke Pak Lurah, nanti kita instruksikan Lurah untuk merekap dan mengajukan ke Camat. Kemudian, Camat ajukan ke Dinas Sosial dan Dinas Sosial merekap ajukan ke Kementerian Sosial, saya yang tanda tangan,” ujar Aunur Rafiq.
Aunur Rafiq mengatakan, data penerima BLT dikeluarkan oleh Kementerian Sosial yang disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan tidak semua DTKS terakomodir
“Kabupaten Karimun mengajukan 95 ribu namun yang turun cuma 21 ribu, sementara yang 21 ribu terbagi lagi. Saya kira untuk validasi data itu hampir di semua daerah,” ungkapnya.
Aunur Rafiq mengakui kalau data penerima BLT tidak sesuai dengan kondisi riil yang ada di RT dan RW. Hanya saja, menurut dia pendataan awal memang berasal dari RT dan RW, makanya kalau memang ada begitu RT dan RW berhak menyampaikan ke camat.
“Camat kemudian menyampaikan lagi ke Dinas Sosial dan saya akan menyurati Kementerian Sosial untuk melakukan validasi, mungkin ada yang belum masuk berdasarkan jumlah yang ada bisa kita lakukan,” jelasnya.
Penulis: Ilfitra
