Bupati Karimun Minta Menpan RB Azwar Anas Kaji ‘Rumahkan’ Honorer

Bupati Karimun Aunur Rafiq.

Karimun (gokepri.com) – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bakal merumahkan tenaga honorer pada 2023 mendatang.

Kebijakan ini tentu saja menjadi dilema bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Karimun.

Bupati Karimun Aunur Rafiq salah satu kepala daerah yang getol memperjuangkan nasib tenaga honorer di lingkup Pemkab Karimun.

Dirinya sangat menyayangkan ketika ada tenaga honorer yang sudah mengabdi ke daerah selama puluhan tahun tiba-tiba harus ‘dirumakan’ dalam sekejap hanya karena aturan yang baru dibuat.

“Honorer kita ada yang sudah bekerja belasan tahun, namun serta merta dirumahkan hanya karena satu kebijakan yang baru saja ada,” ujar Bupati Karimun Aunur Rafiq menjawab keresahan tenaga honorer.

Aunur Rafiq yakin, Azwar Anas selaku Menpan RB saat ini bisa sangat bijaksana menyikapi persoalan menyangkut tenaga honorer saat ini.

“Saya yakin Pak Azwar Anas selaku Menpan RB sangat bijaksana menyikapi persoalan ini, sebab beliau hanya pengambil kebijakan saat ini tapi dulunya sebagai pelaku ketika menjabat Bupati Banyuwangi,” ungkapnya.

Aunur Rafiq menyebut, di Banyuwangi juga sangat banyak tenaga honorer ketika bupatinya masih dijabat oleh Azwar Anas. Bahkan, Aunur Rafiq mengaku pernah melakukan studi banding ke Banyuwangi terkait tenaga honorer.

“Pak Azwar Anas itu kan mantan bupati, dei Banyuwangi kan banyak tenaga honorer, kami pernah melakukan studi banding ke sana. Saya yakin beliau sangat paham dan kami berharap ada kebijakan baru yang lahir dari beliau,” tegasnya.

Saat ini, (Pemkab Karimun saat ini tengah melakukan verifikasi dan validasi data terkait jumlah tenaga honorer yang ada di Pemkab Karimun hingga saat ini.

Ads bp batam 2026 baru

Data tenaga honorer tersebut kemudian nantinya akan dikirimkan ke Kemenpan RB untuk dimasukkan dalam database secara nasional terkait jumlah tenaga honorer di seluruh Indonesia untuk dimasukkan dalam PPPK.

“Sesuai perintah dari Menpan RB kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, maka kita melakukan verifikasi dan validasi data terkait tenaga honorer,” kata Rafiq.

Meski proses verifikasi dan validasi data tenaga honorer sedang berjalan, namun Bupati Rafiq memperkirakan tenaga honorer di Karimun sekitar 5.000 orang.

Penulis: Ilfitra

Pos terkait