Karimun (gokepri.com) – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memicu terjadinya inflasi. Untuk menekan laju inflasi, Kementerian Keuangan meminta pemerintah daerah mengalokasikan DAU sebesar 2 persen dalam APBD di masing-masing daerah.
Intsruksi Kementerian Keuangan tersebut ditindaklanjuti PemKab dan DPRD Karimun dengan menggeser sejumlah kegiatan fisik ke dalam bentuk program padat karya maupun bantuan sosial dalam APBD Perubahan Karimun tahun 2022.
Bupati Karimun Aunur Rafiq usai rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan APBD Perubahan 2022 mengatakan, sudah menjadi kewajiban pemerintah memprogramkan dan menganggarkan kegiatan yang bersifat padat karya.
“Kewajiban kita membahas instruksi Kementerian Keuangan tersebut melalui APBD kemana saja alokasi dana yang 2 persen itu akan digunakan, yang jelas untuk kegiatan padat karya dan bantuan sosial,” kata Aunur Rafiq.
Misalnya, yang tadinya kegiatan dalam bentuk fisik kemudian karena ada instruksi dari pusat maka 2 persen dana APBD digeser ke dalam kegiatan lain seperti bantuan sosial ataupun padat karya.
Dirinya berharap, kepada anggota DPRD Karimun bisa menuangkan pokok-pokok fikirannya dalam menyusun anggaran sesuai dengan instruksi dari Kementerian Keuangan tersebut.
Aunur Rafiq mengatakan, dari 213 ribu di Kepri yang akan mendapatkan bantuan sosial umum yang akan dibagi kepada 7 kabupaten/kota. Untuk Karimun berkisar antara 7 hingga 10 ribu jiwa.
“Ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, siapa yang berhak mendapatkan bantuan sosial tersebut,” jelasnya.
Penulis: Ilfitra
