Karimun (gokepri.com) – Hari Raya Idul Adha semakin dekat. Hari raya ini juga dikenal umat muslim sebagai Hari Raya Kurban.
Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban identik dengan penyembelihan hewan kurban seperti sapi, lembu atau pun kambing.
Salah satu syarat hewan kurban yang disembelih itu haruslah sehat dan tidak cacat.
Sementara, saat ini tengah berkembang yang namanya penyakit mulut dan kuku yang diderita oleh hewan.
Lalu bagaimana kondisi hewan kurban yang akan masuk ke Karimun?
Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Karimun Sukriyanto Jaya Putra mengatakan, hingga saat ini Karimun masih tetap dinyatakan bebas dari wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).
Bahkan, kalau untuk Sumatera hanya ada provinsi yang masih dinyatakan bebas PMK yakni Kepri dan Bengkulu.
“Update terakhir, sudah ada 17 provinsi dan 86 kabupaten/kota yang kena wabah PMK. Untuk Sumatera hanya Bengkulu dan Kepri yang dinyatakan bebas PMK,” kata Sukri.
Kata Sukri, jika bicara PMK tentu ada kaitannya dengan hewan kurban.
Maka dari itu, pihaknya telah mengansipasi agar PMK tidak sampai meluas ke Karimun.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendirikan Posko Penanggulangan dan pembentukan Satgas PMK.
Sukri menyebut, langkah tersebut sudah sesuai instruksi dari Menteri Pertanian kepada Gubernur hingga Bupati
“Sesuai instruksi Menteri Pertanian ke Gubernur dan Bupati, maka kami sudah membentuk Posko Penanggulangan PMK,” ujar Sukriyanto, Kamis, 16 Juni 2022.
Kata Sukriyanto, Posko Penanggulangan PMK itu di Karimun dibangun di dua tempat yakni di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Pelipit dan Puskeswan di Kelurahan Tanjungbatu Barat, Kundur.
Menurut dia, petugas di Unit Pelaksana Teknis (UPT) kesehatan hewan juga melakukan surveilans kepada peternak.
“Teman-teman UPT juga sudah melakukan surveilans kepada peternak untuk mengedukasi bagaimana menjaga kesehatan hewan ternak dari berbagai macam penyakit termasuk PMK,” tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga secaar rutin meningkatkan imun ternak dan penyemprotan disinfektan.
“Ada atau tidaknya penyakit itu sudah kami lakukan,” sambungnya lagi.
Selain itu, pihaknya juga telah membentuk Satgas PMK.
Satgas PMK ini terdiri dari stakeholder terkait seperti Dinas Perdagangan, Bea Cukai, Karantina, Polri dan Kejaksaan.
Tugas Satgas ini melakukan pengendalian terhadap PMK.
Penulis: Ilfitra
