Karimun (gokepri.com) – Jajaran TNI AL mengamankan MT World Progress muatan crude pal oil (CPO) di perairan Selat Malaka tepatnya sebelah timur Pulau Rupat, Rabu 27 April 2022.
Kapal tanker tersebut berlayar dari Dumai menuju India.
Panglima Koarmada I Laksda TNI Arsyad Abdullah saat konferensi pers di Mako Lanal Tanjungbalai Karimun, Jumat 13 Mei 2022 mengatakan, kapal tanker tersebut ditangkap KRI Beladau-643.
Arsyad menyebut, apa yang dilaksanakan oleh TNI AL ini sudah sesuai dengan instruksi Presiden pada 20 April 2022 untuk menghentikan sementara ekspor CPO dan turunannya.
Selanjutnya, kebijakan tersebut ditindaklanjuti Kementerian Perdagangan dengan diterbitkannya Permen No.22 tahun 2022 pada tanggal 27 April lalu.
“Pemerintah Indonesia mengumumkan secara resmi melarang ekspor CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olien mulai tanggal 28 April 2022,” ujar Arsyad.
Dikatakan, pada 27 April 2022 KRI Beladau-643 dapat menangkap dan memeriksa kapal MT World Progress muatan crude palm oil (CPO) di perairan Selat Malaka sebelah timur Pulau Rupat dengan asal Dumai Sumatera dan tujuan negara India.
“Dugaan awal saat dilaksanakan pengecekan, bahwa ada dokumen yang tidak sesuai spesifikasi grose tonage (GT) tidak sesuai dengan yang lain juga buku kecakapan pelaut 3 dinyatakan sudah kadaluarsa.
Menurut dia, saat dilaksanakan pemeriksaan, nahkoda kapal ini tidak kooperatif, dokumen yang masih berlaku disimpan dan dokumen lama yang tidak berlaku lagi diberikan, mungkin takut disita.
Selanjutnya, mereka berkoordinasi dengan instansi terkait lowyer, keagenan dan lain sebagainya, kemudian baru ditunjukkan aslinya ternyata dokumen sama dengan grose tonage (GT) kapal.
Saat dilakukan penyelidikan lanjutan, dokumen kru terdapat satu persatu tertera di depan dokumen ada yang expired, bagian belakang ada stiker tidak berlaku.
Ada perbedaan tiap negara, terutama di Indonesia dan negara lain, bila dokumen diperbarui, dokumen lama sudah diganti.
Hasil penyelidikan Lanal TBK dengan berkoordinasi dengan ahli pelayaran, tidak cukup bukti untuk proses hukum lanjut, sehingga terhadap kapal itu sendiri harus dilepas agar masyarakat tahu dan paham hal ini.
Untuk muatannya, disebutkan dalam Permen semuanya telah diatur.
“Muatan ini memang jenis yang dilarang, namun jangka waktu penerbitan aturan masih lebih dahulu penerbitan izin manifes muatan kapal tersebut anggal 28 april, jadi tidak dilanjutkan proses Hukum dan tidak cukup bukti, undang-undang ini agar Masyarakat tahu dan paham hal ini,” pungkasnya.
Penulis: Ilfitra
