Karimun (gokepri.com) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karimun membantah adanya 16 ribu Nomor Induk Kependudukan (NIK) bodong di daerah setempat.
NIK bodong yang dimaksud adalah NIK dikeluarkan oleh Disdukcapil Karimun, namun orangnya tidak ada.
“NIK 16 ribu orangnya tidak sedang berada di Karimun. NIK nya ada, namun penduduknya tidak dapat ditemukan, tapi bukan berarti bodong,” ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, Muhammad Tahar, Sabtu, 26 Maret 2022.
Kata Tahar, ada beberapa faktor munculnya NIK 16 ribu tersebut, yakni orang yang memiliki NIK tersebut memang warga Karimun, namun bekerja atau bersekolah di luar Karimun.
“Secara de jure, by name by NIK itu mereka ada, namun secara de facto 16 ribu itu memang mereka tidak berada di Karimun. Intinya, mereka orang Karimun namun pada saat dilakukan pendataan mereka tidak berdomisili di Karimun,” tegasnya.
Dikatakan, 16 ribu NIK bodong tersebut merupakan data akumulasi kependudukan hingga 2020. Namun, setiap tahun dilakukan pemutakhiran dengan data konsolidasi bersih yang sudah dipadukan dengan data di Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Kemudian, data konsolidasi bersih tersebut dibagikan lagi kepada masing-masing kabupaten/kota sebagai landasan dasar data.
Sebelumnya, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengeluarkan pernyataan mengejutkan kalau data kependudukan di Kabupaten Karimun mengalami masalah.
“Data kependudukan kita (Karimun) sebenarnya ada masalah,” ujar Aunur Rafiq usai meresmikan Rumah Restorative Justice di Kelurahan Sei Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Selasa, 15 Maret 2022.
Dikatakan, ada 16 ribu orang yang terdata memiliki nomor induk kependudukan (NIK) di Kabupaten Karimun, namun ternyata orangnya tidak ada.
“Ada 16 ribu orang datanya saja yang memiliki nomor induk kependudukan, tapi orangnya tidak ada,” jelas Rafiq.
Aunur Rafiq meminta data 16 ribu orang yang memiliki NIK tersebut segera dihapus.
Namun, permintaan Bupati Karimun untuk menghapus data tersebut tidak bisa dilakukan oleh Dukcapil Karimun.
Muhammad Tahar menyebut, untuk menghapus data tersebut tidak bisa, karena data kependudukan tersebut sudah tersimpan hingga ke Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
“Seadainya bupati sendiri yang minta dihapus tidak bisa, karena datanya sudah ada di Ditjen Dukcapil. Kalaupun harus dihapus, kita mesti menyurati Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terlebih dahulu,” tegasnya.
Penulis: Ilfitra
