Lingga (gokepri.com) – DPRD Lingga merancang peraturan daerah pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman guna memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau.
Perda itu sudah memasuki tahapan agenda persetujuan lewat Rapat Paripurna yang berlangsung Selasa 18 Januari 2022. Perdanya dinamai Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2021-2041.
Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Lingga Ahmad Nashiruddin, didampingi Wakil Ketua II DPRD Lingga Algazali.
Dalam Paripurna yang dilaksanakan, DPRD Kabupaten Lingga menyetujui Ranperda Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2021-2041, namun dengan beberapa pertimbangan dan catatan.
Seperti yang disampaikan oleh Juri Bicara Gabungan Komisi, Raja Muchsin. Adapun beberapa pertimbangan yang melandasi pembentukan peraturan daerah yang mengatur ketentuan penyelenggaraan dan kawasan pemukiman yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.
Muchsin menjelaskan selanjutnya dengan dibentuknya Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan kawasan perumahan dan pemukiman dengan tiga tujuan yakni mewujudkan konsep rencana pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman di kabupaten lingga yang layak huni, sehat, aman dan memiliki kearifan lokal, lalu penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman di Lingga dan terakhir mewujudkan kepastian hukum dalam pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman di Lingga.
Kemudian Sasaran yang ingin diwujudkan dalam peraturan daerah yakni memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, ketersediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan, mewujudkan perumahan yang sarasi dan seimbang sesuai dengan tata ruang serta tata guna tanah yang berdaya guna dan berhasil guna.
Lalu memberikan hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan negara dan mendorong iklim investasi asing.
“Terkait suku laut/suku komunitas adat terpencil harus memperhatikan secara cermat lokasi dan wilayah tersebut. Dalam peraturan daerah ini juga perlu di perhatikan mengenai kawasan kumuh di Lingga,” papar Muchsin.
RP3KP merefleksikan akomodasi terhadap aspirasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman. di masa mendatang, RP3KP dalam pembangunan daerah perlu untuk terus di pacu dan diperkuat.
Hadir dalam Paripurna Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga, Wakil Bupato Lingga Niko, Kepala OPD, Camat, lurah, Kepala Desa serta BPD Sekabupaten Lingga.
Penulis: Tambunan
