Batam (gokepri.com) – Langkah-langkah untuk mencegah lonjakan kasus positif Covid-19 terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan jajaran serta berbagai pihak. Mulai dari pengawasan penerapan protokol kesehatan di berbagai tempat, membatasi keramaian, hingga meniadakan pembelajaran tatap muka di sekolah.
Terbaru, Batam membentuk Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW). Di antara kebijakannya adalah melarang kerumunan lebih dari 3 orang dan membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB.
Kemudian menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial. Serta meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, berharap penerapan PPKM efektif menekan penyebaran Covid-19. Untuk itu, ia meminta penerapannya dapat dijalankan sebaik mungkin.
“Setelah pembentukan ini, kami berharap posko ini berjalan efektif,” ucapnya saat meresmikan Posko PPKM kelurahan se-Kecamatan Lubuk Baja, Senin (24/5/2021).
Sebelumnya, Amsakar juga meninjau posko PPKM di kecamatan-kecamatan lain. Sejauh ini, telah terbentuk 1.676 posko PPKM se-Kota Batam. Posko ini merupakan pengetatan lebih lanjut seiring arahan Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Provisi Kepulauan Riau (Kepri), beberapa hari lalu.
“Setelah kunjungan Presiden, sesuai arahan Wali Kota Batam Muhammad Rudi saya kumpulkan camat. Apa yang menjadi arahan Presiden agar dapat di follow-up (ditindaklanjuti) di tingkat bawah,” paparnya.
Amsakar mengatakan, kunci penanganan Covid-19 ini adalah kolektivitas semua pihak. Ia berterimakasih kepada TNI dan Polri yang sejak awal aktif bergerak bersama pemerintah. Bahkan hal ini seiring arahan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
“Mari bersama gempur covid ini, Pak Wali, Saya, Kapolres dan Dandim berbagi tugas ke berbagai tempat. Bapak dan ibu PPKM juga kami harapkan demikian,” imbuhnya.
Ia menyadari, penanganan Covid-19 tidak bisa selesai hanya dengan gerakan oleh pemerintah. Dalam hal ini andil pemerintah sangat penting agar pandemi ini segera teratasi.
“Jangan anggap remeh pandemi ini, mari satukan langkah menekannya,” ajaknya.
Berikut isi dari Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 19 Tahun 2021 tentang PPKM Mikro:
- Agar mengatur PPKM yang berbasis mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 serta meningkatkan intensitas penerapan protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan.
- PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:
- Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.
- Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
- Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi posistif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.
- Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup :
- Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat.
- Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat.
- Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.
- Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang.
- Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB.
- Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
- PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat di Kelurahan, antara lain Lurah, Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satua Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh pendamping, Tenaga Kesehatan, Karang Taruna dan/atau Relawan lainnya.
- Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan :
- Membentuk Posko tingkat kelurahan.
- Posko tingkat kelurahan merupakan lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu :
- Pencegahan
- Penanganan
- Pembinaan
- Pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan.
- Dalam rangka melaksanakan fungsinya Posko tingkat Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Tingkat Kecamatan, Koramil, Polsek, dan melaporkan pelaksanaannya kepada satgas COVID-19 di tingkat Kecamatan.
- Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Kelurahan, Camat membentuk Posko Kecamatan.
- Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh aparat Kelurahan yang juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat.
- Agar mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan warga, antara lain meliputi:
- Membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar.
- Mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer.
- Menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan.
- Mengantisipasi penyediaan tempat karantina terpusat di tingkat Kecamatan/Kelurahan/RT/RW.
- Camat memberikan laporan kepada Walikota Batam dengan menghimpun laporan dari Kelurahan/RT/RW paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
- Pemberlakuan PPKM Mikro di wilayah Kecamatan.
- Pembentukan Posko tingkat Kecamatan/Kelurahan/RT/RW untuk pengendalian penyebaran COVID-19.
- Pelaksanaan fungsi Posko tingkat Kecamatan/Kelurahan/RT/RW untuk pengendalian penyebaran COVID-19. (zak)
