Batam (gokepri.com) – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi ingin pelayanan ship to ship atau alih muat barang dari kapal ke kapal di Pulau Nipah, Provinsi Kepri, terus dioptimalkan. Hal ini dalam rangka meningkatkan daya saing pelayanan kepelabuhanan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
“Kita juga tahu bahwa ship to ship atau sering disingkat dengan STS menjadi suatu bisnis yang luar biasa yang menjadi major dari bisnis yang ada di Singapura dan di Malaysia. Kami akan menyelaraskan tentang penarifan agar memiliki kemampuan daya saing dengan negara tetangga,” ujar Menhub Budi kepada wartawan di atas kapal yang sedang berlayar di dekat Pulau Nipa, Sabtu (1/5/2021).
Budi menjelaskan, permasalahan utama dari sepinya kapal asing yang bersandar di Pulau Nipah adalah tarif. Sebagai informasi, kapal asing yang hendak bersandar ke Pulau Nipa dikenai tarif untuk membayar langsung 15 hari.
Sementara Singapura dan Malaysia mempersilakan kapal asing yang hendak bersandar untuk membayar tarif secara per jam. Karena itu, Budi Karya, atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), ingin tarif biaya bersandar kapal asing dikaji ulang supaya lebih kompetitif.
“Harapan kita, yang tadinya, katakanlah di sini, katakanlah, ada 3 (kapal yang bersandar) atau 4 atau 7. Dengan kita berikan nilai kompetitif itu, baik dari segi keamanan, dari segi penarifan, kita dari 7 menjadi 21, mungkin jadi 35, mungkin jadi 50. Nah ini menjadi perintah Pak Presiden bahwa daya saing itu harus kita ciptakan,” tutur Budi.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad pun mendukung penuh evaluasi Menhub Budi yang ingin daya tarif dalam bisnis STS dibuat jadi lebih kompetitif. Menurutnya, banyak permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha di bidang tersebut sehingga perlu dibicarakan.
“Nah, yang penting bagi kita sebagaimana yang disampaikan Pak Menteri, kita wajib menjamin agar competitiveness kita lebih baik ke depan, baik dari sisi tarif, dari sisi manajemen pengelolaan dan pelayanan. Maka kami akan terus nanti bekerja sama dengan Kemenhub untuk membicarakan mungkin obstacle-obstacle yang selama ini ditemui atau dirasakan oleh para pengusaha yang bergerak di bidang ini,” kata Ansar. (wan)
