Batam (Gokepri.com) – Pemprov Kepri meminta dukungan Komisi IX DPR RI untuk penanganan pandemi Covid-19 di provinsi ini. Ada dua hal yang diangkat yakni melindungi masyarakat dan penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Pelaksana harian Gubernur Kepri TS Arif Fadillah memaparkan dua hal itu saat menerima kunjungan kerja Komisi IX Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 DPR RI di Graha Kepri Batam Centre, Senin (15/2/2021).
Menurut Arif, ada dua pekerjaan besar penanganan Covid-19 di Kepri yang harus mendapat dukungan semua pihak. Pertama adalah melindungi dan menjaga seluruh lapisan masyarakat Kepri.
Masyarakat, kata Arif, harus bisa mendapatkan penanganan yang baik saat terpapar covid, perawatan secara insntif secara memadai, sampai dengan akhirnya dinyatakan sembuh dan kembali beraktivitas.
Kedua, Kepri dihadapkan pada persoalan pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) utamanya dari negara Singapura dan Malaysia yang masuk melalui wilayah Kepri.
Ketika mereka dipulangkan atau dideportasi dari negara tetanngga, Kepri harus menyiapkan kebutuhan dan keperluan mereka.
“Mulai dari saat tiba, mereka harus dilakukan pengecekan kesehatan melalui swab, ditempatkan disejumalah rumah sakit, kebutuhan makan minum sampai dengan memulangkan mereka ke daerah asal,” papar Arif.
Karenanya, kata Arif pihaknya berharap, Komisi IX DPR RI bisa membantu mengatasi permasalahan ini agar pekerjaan besar ini, bisa segera tuntas, dan perlahan Kepri bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemi.
Sejauh ini, perkembangan Covid 19 di Kepri per tanggal 14 Februari 2021 terkonfirmasi mencapai 8 493 orang, kasus aktif 310 orang, sembuh 7.974 orang serta yang meninggal dunia sebanyak 209 orang.
Sementara, lanjut Arif, Kepri juga sudah melakukan vaksinasi Covid-19 untuk tenaga kesehatan.
“Sampai saat ini kami telah berikan vaksin untuk tenaga kesehatan mencapai 13.387 orang atau sekitar 91,5 persen cakupan. Untuk vaksinasi dosis kedua telah mencapai 6.437 orang dengan cakupan mencapai 49,8 persen. Kami juga tengah menunggu vaksinasi untuk TNI, Polri hingga berikutnya ASN,” papar Arif.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menjelaskan, secara umum penanganan covid 19 di Kepri sudah sangat baik. Hanya saja, untuk permasalahan penanganan pemulanan TKI yang dihadapi Pemprov Kepri, belum mendapatkan dukungan langsung Kementerian Tenaga Kerja.
Dia menyebut tidak ada anggaran sama sekali dari Kementerian Tenaga Kerja, untuk membantu mengatasi permasalahan pemulangan tenaga kerja yang masuk lewat Kepri.
“Ini yang akan kami tanyakan langsung ke Menteri Tenaga Kerja saat kami menggelar rapat nanti,” tuturnya.
Selain persoalan kesehatan, permasalahan tenaga kerja, mulai dari kebutuhan anggaran untuk pelatihan tenaga kerja, ketersediaan Balai Latihan Kerja, sampai dengan masalah kependudukan, banyak mendapat atensi Komisi IX DPR RI.
Seperti diketahui sebanyak 11 anggota DPR RI Komisi IX melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Riau. Turut juga melakukan pendampingan adalah Plt Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Drg Arianti Anaya. Selama kunjungan kerja, rombongan dijadwalkan melakukan pertemuan dengan BKKBN Provinsi Kepri.
Pada kesempatan tersebut diserahkan juga santunan jaminan kecelakaan kerja JKK) meninggal mendadak + JHT tenaga kerja/perusahaan atas nama Muhammad Saat PT Global Ciptaprima santunan sebesar Rp220.240.000.
(ard)
|Baca Juga: Krisdayanti Dorong Kepri Komitmen Turunkan Angka Stunting







