KARIMUN (gokepri.com) – Keabsahan penetapan VS sebagai tersangka dalam perkara fraud kredit topengan di salah satu unit BRI Tanjungbalai Karimun, kini diuji melalui sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Karimun.
Dalam permohonan praperadilan yang diajukan melalui kuasa hukum dari Jerry Fernandez & Co. Law Firm, pihak VS mengungkap sejumlah dugaan kejanggalan dalam proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun.
Kejanggalan itu dimulai dari persoalan pembagian kewenangan dalam proses pemberian kredit, penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan, hingga dasar penghitungan kerugian keuangan negara menjadi poin utama yang dipersoalkan pemohon.
Praperadilan tersebut disidangkan oleh hakim tunggal yang dibantu oleh seorang panitera, Selasa 10 November 2026 Siang.
Dalam persidangan, kuasa hukum memohon hakim tunggal menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penahanan, serta perpanjangan penahanan terhadap kliennya.
Salah satu keberatan utama yang disampaikan berkaitan dengan posisi VS saat bekerja sebagai mantri atau Account Officer BRI Unit Tanjungbalai Karimun pada periode 2017 hingga 2019.
Kuasa hukum berpendapat, tugas mantri hanya sebatas mengusulkan dan melakukan analisis terhadap permohonan kredit. Sementara keputusan persetujuan kredit dan pencairan dana berada pada kewenangan Kepala Unit.
“Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Operasional dan Kredit Mikro BRI serta fakta yang terungkap di dalam BAP, fungsi dan wewenang seorang mantri terbatas semata-mata sebagai ‘pemrakarsa/penganalisa’ (Maker). Secara sistem (LAS/BRISPOT) maupun struktural, seorang mantri sama sekali tidak memiliki kewenangan memutus kredit dan tidak memiliki otoritas mencairkan dana (fiat bayar),” ungkap Sutjahyo Hari Murti salah satu Kuasa Hukum VS saat membacakan permohonan dihadapan hakim tunggal dalam persidangan
Dalam penyampaiannya, pihak pemohon menyebut Kepala Unit saat itu berinisial VD memiliki kewenangan sebagai pemutus kredit (approver). Sedangkan proses verifikasi turut melibatkan pejabat PA KUR berinisial DF.
“Bahwa berdasarkan BPP Operasional dan Kredit Mikro BRI, pejabat yang memegang wewenang mutlak untuk memutus kredit (Approver) dan membubuhkan tanda tangan persetujuan pencairan (fiat bayar) pada periode tahun 2017–2019 di BRI Unit Tanjungbalai Karimun adalah VD selaku Kepala Unit, dibantu verifikasi DF selaku PA KUR,” jelasnya
Atas dasar itu, kuasa hukum menilai penyidik semestinya menelusuri secara menyeluruh pembagian kewenangan dan tanggung jawab setiap pejabat yang terlibat dalam proses pemberian kredit tersebut.
Persoalkan SPDP hingga Penunjukan Penasihat Hukum
Selain pembagian kewenangan, persoalan penyampaian SPDP juga menjadi salah satu materi penting dalam permohonan praperadilan.
Kuasa hukum menyebut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tersebut telah diterbitkan pada 3 Maret 2026. Namun, menurut pemohon, surat itu tidak pernah disampaikan kepada kliennya sejak diterbitkan dan baru diketahui setelah VS ditetapkan sebagai tersangka sekaligus ditahan pada 14 Oktober 2026. Menurutnya kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip transparansi dan kepastian hukum.
Menurut Kuasa Hukum VS, secara hukum, rezim keadilan pidana mensyaratkan setiap tindakan penyidikan wajib tunduk pada asas kepastian hukum yang adil (due process of law). Hal ini diamanatkan secara imperatif dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa “Acara pidana dilaksanakan hanya berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang” serta kaidah konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan agar tersangka dapat mempersiapkan pembelaan sejak dini.
Kata Hari secara faktual, Termohon (penyidik) telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan SPDP tertanggal 03 Maret 2026, namun secara sengaja menyembunyikan dan tidak pernah menyerahkan SPDP tersebut kepada Pemohon (VS) hingga Pemohon tiba-tiba ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan pada tanggal 14 Oktober 2026 (disembunyikan selama lebih dari 7
bulan).
“Bahwa dengan demikian, tindakan menyembunyikan SPDP dari 03 Maret 2026 hingga Pemohon ditahan pada 14 Oktober 2026 (lebih dari 7 bulan) secara mutlak melanggar asas Due Process of Law dan kaidah mengikat (erga omnes) Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 jo. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025 yang merupakan perampasan hak Pemohon untuk mengetahui status penyidikan secara patut. Oleh karenanya mengakibatkan seluruh
rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon kehilangan legitimasi proseduralnya, sehingga penyidikan a quo terbukti cacat formil sejak semula (void ab initio),” jelas Kuasa Hukum VS yang kerap disapa Hari
Menurut pantauan, keberatan lainnya menyangkut mekanisme pemanggilan VS yang menurut pemohon tidak dilakukan secara langsung oleh petugas kejaksaan, melainkan melalui perantara pihak BRI dan seorang Office Boy (OB).
Kata Kuasa Hukum VS secara hukum, tata cara pemanggilan saksi maupun tersangka telah diatur secara kaku (stricto sensu) dalam Pasal 26 ayat (2) jo. Pasal 278 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025. Pasal-pasal tersebut memuat frasa bahwa pemanggilan dilakukan dengan “surat panggilan yang sah”, di mana “Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil”. Selanjutnya, Pasal 235 ayat (3) dan (5) UU Nomor 20 Tahun 2025 menegaskan bahwa “alat bukti harus diperoleh secara tidak melawan hukum”, dan apabila diperoleh secara melawan hukum, maka “tidak memiliki kekuatan pembuktian”.
“Secara faktual, ketika Penyidik hendak memanggil VS, surat panggilan tidak disampaikan melalui Petugas Kejaksaan ke alamat rumah VS, melainkan dititipkan kepada Saudara Herbert selaku pelapor yang kemudian secara sewenang-wenang menyuruh seorang Office Boy (OB) BRI untuk mengantarkannya, Penyidik tidak pernah mengutus petugas Kejaksaan untuk bertemu dan memanggil VS secara langsung,” ujar Hari
Kata Hari hukum acara pidana positif telah mengkodifikasi doktrin Fruit of the Poisonous Tree secara tegas melalui Pasal 235 ayat (3) dan ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2025, yang menentukan bahwa alat bukti harus diperoleh secara tidak melawan hukum, dan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan serta tidak memiliki kekuatan pembuktian. Oleh karena tindakan pemeriksaan berawal dari pemanggilan yang melawan hukum, maka seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang lahir dari proses cacat formil
tersebut demi hukum tidak memiliki kekuatan pembuktian.
“Dengan demikian, oleh karena kehadiran Pemohon berawal dari produk pemanggilan yang ilegal dan melawan hukum, maka segala bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang lahir dari pemanggilan tersebut secara otomatis gugur daya ikatnya dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menjustifikasi Penetapan Tersangka dan Penahanan serta Perpanjangan Penahanan,” jelas Hari
Kuasa hukum juga mempersoalkan proses pemeriksaan yang dinilai mengandung pertanyaan-pertanyaan menggiring dan berpotensi menjerat kliennya.
Kuasa Hukum mengatakan penunjukan penasihat hukum terhadap VS turut dipermasalahkan karena disebut dilakukan secara sepihak oleh penyidik tanpa memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memilih advokat sendiri.
“VS sempat menanyakan apakah dirinya boleh memakai kuasa hukum karena merasa pertanyaan dari penyidik membuat dirinya bingung, namun kata VS penyidik hanya menyampaikan bahwa VS itu berfikir terlalu jauh untuk menggunakan kuasa hukum,” kata Hari
Gugat Dasar Penghitungan Kerugian Negara
Tidak hanya prosedur penyidikan, dasar penghitungan kerugian negara juga menjadi bagian dari materi gugatan praperadilan tersebut.
Dalam dokumen permohonan, pihak pemohon menyebut penyidik menggunakan hasil audit internal BRI tahun 2019 yang mencantumkan angka kerugian sebesar Rp549.725.163.
Kuasa hukum menilai hasil audit internal tersebut belum dapat dipersamakan dengan laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Sejumlah keberatan itu menjadi dasar pihak VS untuk berharap hakim dapat menyatakan penetapan tersangka, penahanan, dan perpanjangan penahanan terhadap kliennya tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Kuasa Hukum VS juga berharap, dengan permohonan yang diajukan, VS dapat segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung Balai Karimun apabila permohonan dikabulkan.
Selain itu, Kuasa Hukum juga meminta pihak penyidik Kejaksaan Negeri Karimun untuk memulihkan segala hak VS dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya seperti semula (Rehabilitasi) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah Putusan Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 163 ayat (1) huruf f jo. Pasal 176 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP; dan Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan Praperadilan ini kepada Negara.
Menurut pantauan, Hakim Ketua terlihat sangat teliti dalam memahami permasalaahan yang diajukan pihak VS, dirinya selalu mengingatkan agar pihak Pemohon dan Termohon tidak masuk dulu ke dalam pokok perkara pada sidang praperadilan yang ditargetkan putus pada Selasa 17 November 2026 mendatang.
Sementara, Tim kuasa hukum VS yakni Jerry Fernandez saat ditemui usai sidang menyebutkan bahwa, di dalam persidangan hakim sempat mencecar jaksa perihal apakah adanya pemeriksaan calon tersangka dalam skandal kasus KUR tersebut. Namun, secara tegas Jaksa menyebut tidak adanya pemeriksaan calon tersangka.
“Saat Jaksa ditanyai Hakim terkait apakah adanya pemeriksaan calon tersangka dalam skandal kasus KUR tersebut. Namun, secara tegas Jaksa menyebut tidak adanya pemeriksaan calon tersangka. Pernyataan tersebut menguatkan bahwa proses penetapan tersangka dinilai melanggar prosedur dan jauh dari asas-asas hukum sebagai mana mestinya,” pungkas Jerry. (*)
