KPK menggeledah enam lokasi terkait korupsi proyek jalan Sumut. Penyidikan berkembang setelah KPK menetapkan delapan tersangka tambahan.
JAKARTA (gokepri) – KPK menelusuri dugaan korupsi proyek jalan Sumatera Utara melalui penggeledahan enam lokasi. Penyidik menyasar kantor pelaksana proyek, rumah kontraktor, dan mantan pejabat untuk mengumpulkan bukti elektronik serta dokumen.
Penggeledahan berlangsung pada 9–10 November 2026. Dua lokasi berada di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penyidik menggeledah Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I dan Wilayah II BBPJN Sumut.
Baca Juga: Rektor USU Dipanggil KPK Terkait Korupsi Proyek Jalan di Sumut
Empat lokasi lainnya merupakan rumah dua kontraktor pembangunan jalan, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, serta mantan Kepala Satker BBPJN Sumut.
“Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini,” kata Budi di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Kasus bermula dari OTT pada 2025
Kasus dugaan korupsi proyek jalan Sumut ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025.
Saat itu, KPK mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
Dua hari setelah OTT, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat pemerintah dan pihak swasta.
Kelima tersangka tersebut adalah Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting dan Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut Rasuli Efendi Siregar.
Rasuli juga menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Tersangka lainnya adalah Heliyanto, PPK di Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
Dari pihak swasta, KPK menetapkan Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun dan Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.
Penyidikan perkara ini berkembang pada 2026. KPK mengumumkan pengembangan penyidikan pada 5 Mei 2026.
Pada 13 Oktober 2026, KPK mengungkap identitas delapan tersangka yang telah ditetapkan sejak September 2026.
Mereka terdiri atas mantan Kepala BBPJN Sumut berinisial SCH. Dua tersangka lainnya merupakan mantan Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut, yakni DE dan RP.
KPK juga menetapkan tiga mantan PPK di Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut sebagai tersangka. Mereka berinisial MPP, F, dan HH.
Dua tersangka lainnya berasal dari Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut. Mereka adalah mantan Kepala Satker berinisial TRP dan mantan PPK berinisial MM.
Pada 22 Oktober 2026, KPK menahan para tersangka tersebut, kecuali DE. ANTARA
Baca Juga: Dugaan Suap Proyek Jalan di Sumut, KPK Periksa Polisi sebagai Saksi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
