JAKARTA (gokepri) – Penyelidikan KPK atas kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara terus bergulir. Setelah lima tersangka, kini seorang anggota kepolisian turut diperiksa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa seorang anggota kepolisian sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumatera Utara (Sumut) dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi pemeriksaan tersebut telah dilakukan. Namun, dia enggan memerinci lebih lanjut terkait kapan dan di mana pemeriksaan dilakukan. “KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap salah satu anggota di kepolisian dan sudah dilakukan berjalan dengan baik,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Budi menyampaikan apresiasinya kepada kepolisian atas dukungan proses pemeriksaan terhadap personelnya, yang didukung oleh Polda Sumut.
Mengenai materi pemeriksaannya, Budi menyebut anggota kepolisian itu diperiksa terkait proyek-proyek pembangunan jalan di Sumut, proses pengadaannya, serta aliran uang dari proyek dimaksud.
“Itu semuanya ditelusuri oleh penyidik sehingga dalam perkembangannya juga tidak hanya terkait dengan proyek-proyek di balai besar PJN 1 wilayah Sumut, dan juga di PUPR provinsi Sumatera Utara ya,” ungkapnya.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, yaitu Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rasuli Efendi Siregar, serta PPK Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto. Kemudian, dua orang tersangka swasta meliputi Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup M. Akhirun Efendi Siregar, serta Direktur PT Rona Na Mora Rayhan Dulasmi Pilang.
Terdapat empat proyek di lingkup Dinas PUPR Sumut dan dua proyek di lingkungan Satker PJN Wilayah I Sumut yang diduga terkait suap. Total nilai proyek yang diusut KPK mencapai Rp231,8 miliar.
Para tersangka penyelenggara negara diduga melakukan penunjukan langsung kepada tersangka swasta untuk menggarap proyek-proyek pembangunan jalan tersebut. Tersangka swasta kemudian diduga memberikan uang melalui transfer atas pengaturan proses e-katalog.
Penyidikan kasus ini bermula dari kegiatan operasi tangkap tangan setelah memperoleh informasi terkait pertemuan dan penyerahan sejumlah uang. Ditemukan pula informasi penarikan uang sebesar Rp2 miliar oleh tersangka swasta untuk dibagi-bagikan kepada pihak terkait. Oleh karena itu, KPK memutuskan untuk segera melakukan tangkap tangan untuk mencegah para tersangka swasta memperoleh proyek pembangunan jalan senilai total Rp231,8 miliar tersebut.
“Sehingga kita berharap nilai kontrak Rp231,8 miliar untuk membangun jalan di beberapa ruas jalan di Sumatera bisa dimenangkan perusahaan yang kredibel. Sehingga hasilnya nanti jalan yang dihasilkan bisa lebih baik, kualitasnya lebih baik, ini akan jadi hal positif untuk masyarakat,” papar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers beberapa waktu lalu. BISNIS.COM
Baca Juga: Rumah Kadis PUPR Sumut Digeledah KPK, Ditemukan Uang Rp 2,8 M dan Pistol
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
