Pemerintah mengkaji PLTN di Batam. Pusat data butuh pasokan listrik besar dan stabil.
JAKARTA (gokepri) – Industri pusat data di Batam membutuhkan pasokan listrik yang semakin besar. Pemerintah mulai melirik pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), tetapi rencana ini masih jauh dari tahap pembangunan.
Associate Principal Energy Shift Institute (ESI) Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma menilai PLTN berpotensi memasok listrik bagi industri pusat data. Namun, pemerintah belum menetapkan proyek nuklir yang secara khusus menyuplai kebutuhan listrik industri tersebut.
Menurut Zuhdi, pemerintah baru menyampaikan rencana kajian awal PLTN untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Belum ada kepastian mengenai calon pembeli listrik atau offtaker dari pembangkit tersebut.
Baca Juga: Rencana PLTN Batam dan Proyek Nuklir Terapung Rusia di Halmahera
Kepastian pembeli menjadi penting sebelum pemerintah menentukan kapasitas dan jadwal operasi pembangkit. Hal ini juga menentukan kelayakan proyek secara komersial.
“Komitmen pembelian listrik, kecocokan kapasitas, dan jadwal operasi harus dipastikan terlebih dahulu,” kata Ahmad dikutip dari Bloomberg Technoz, Kamis (29/10/2026).
Zuhdi menilai pemanfaatan energi nuklir untuk pusat data cukup masuk akal. PLTN mampu menghasilkan listrik rendah karbon secara stabil dalam jangka panjang.
Karakteristik tersebut sesuai dengan kebutuhan industri digital. Pusat data membutuhkan pasokan listrik tanpa henti untuk menjaga server dan sistem pemrosesan data tetap beroperasi.
Meski demikian, pusat data tetap membutuhkan jaringan listrik yang andal. Industri ini juga harus memiliki sistem cadangan untuk mengantisipasi gangguan pasokan dan pemeliharaan pembangkit.
Zuhdi mengatakan peluang pembangunan PLTN di Indonesia belum bisa dipastikan. Lokasi dan kelayakan teknis pembangkit masih memerlukan kajian mendalam.
Tantangan lainnya terletak pada biaya investasi dan waktu pembangunan. Sementara itu, kebutuhan listrik pusat data terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan.
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) menargetkan PLTN pertama Indonesia mulai beroperasi pada 2032. Menurut Zuhdi, tenggat tersebut cukup ketat untuk dicapai.
“Target operasional PLTN pada 2032 tergolong cukup ketat untuk dicapai,” ujarnya.
Karena itu, kebutuhan listrik pusat data dalam waktu dekat masih harus mengandalkan pembangkit dan jaringan transmisi yang tersedia. PLTN lebih tepat masuk dalam perencanaan pasokan energi jangka panjang.
Kebutuhan listrik tersebut sejalan dengan pertumbuhan industri pusat data di Batam. Lokasinya yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia menarik investasi infrastruktur digital regional.
Pemerintah juga membidik Batam, Karimun, dan Bintan sebagai kawasan pusat data. Ketiga wilayah tersebut berada di Kepulauan Riau dan memiliki posisi strategis dalam perdagangan internasional.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut kebutuhan tambahan listrik nasional bisa mencapai 20 gigawatt (GW). Kebutuhan ini berkaitan dengan perkembangan industri berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
“Tadi saya baru berbincang dengan Dirut PLN, kita membutuhkan penambahan 20 GW atau 20.000 megawatt. Ini setara 20 persen dari total listrik existing sekarang,” kata Bahlil dalam Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Selasa (20/10/2026).
Bahlil menjelaskan perkembangan AI mengubah kebutuhan energi industri pusat data. Teknologi ini membutuhkan daya jauh lebih besar dibandingkan pusat data konvensional.
Pusat data konvensional umumnya membutuhkan daya 10–30 megawatt (MW). Adapun pusat data berbasis AI bisa mengonsumsi 100 MW hingga 1 GW per lokasi.
Pemerintah menilai Batam, Karimun, dan Bintan memiliki sejumlah keunggulan. Kawasan ini memiliki ketersediaan air, kepadatan penduduk relatif rendah, dan potensi energi baru terbarukan (EBT).
Untuk mendukung pasokan energi bersih, pemerintah menyiapkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt-peak (GWp).
Bahlil menyebut perkembangan investasi pusat data di Batam sudah menunjukkan kemajuan. Total kapasitas pusat data yang beroperasi, berkomitmen, dan masih dalam pengembangan mencapai 1,47 GW.
Selain itu, PLN Batam dan DayOne telah menandatangani kontrak pasokan listrik sebesar 450 MW. Bahlil menyebutnya sebagai kontrak pasokan listrik untuk pusat data terbesar di Indonesia.
“Ini kontrak listrik data center terbesar di Indonesia,” kata Bahlil.
Batam Masuk Kajian Awal Pembangunan PLTN
Di tengah pertumbuhan industri tersebut, pemerintah memasukkan Batam sebagai salah satu calon lokasi PLTN. Namun, pemerintah belum menetapkan lokasi pembangunan maupun kapasitas pembangkit.
Bahlil menyampaikan rencana tersebut dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/10/2026). Pemerintah juga menjajaki kerja sama dengan sejumlah negara untuk pengembangan teknologi nuklir.
“Salah satu studi lokasi yang kita tempatkan, kita akan taruh di Kepri yaitu di Batam untuk bagaimana menopang energi kita. Ini masih dalam kajian dan pemeriksaan,” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, posisi Batam strategis karena berdekatan dengan Singapura dan Malaysia. Kawasan ini juga berada di jalur perdagangan internasional.
Meski masuk dalam kajian awal, Batam belum menjadi lokasi tetap pembangunan PLTN. Pemerintah masih menunggu hasil studi kelayakan atau feasibility study (FS).
Selain Kepulauan Riau, pemerintah mengkaji potensi pembangunan PLTN di Pulau Kalimantan dan Sumatra. Sementara itu, pemerintah telah menjajaki kerja sama teknologi nuklir dengan Rosatom, perusahaan nuklir milik negara Rusia, untuk wilayah Halmahera, Maluku Utara. BLOOMBERG TECHNOZ
Baca Juga: 29 Lokasi yang Potensial Dibangun Pembangkit Nuklir di Indonesia, Mulai Beroperasi 2032
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
