BATAM (gokepri) – Pemko Batam mulai menelusuri video sejumlah warga yang mengaku berasal dari Batam dan meminta bantuan untuk pulang dari Kamboja. Identitas dan status mereka belum bisa dipastikan karena pemerintah belum menerima data lengkap, sehingga keluarga kini diminta menjadi pintu awal penelusuran.
Video tersebut memperlihatkan sejumlah orang yang mengaku warga Batam berada di sebuah tempat penampungan di Kamboja. Mereka meminta bantuan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra agar dapat kembali ke Batam.
Informasi itu kemudian menjadi perhatian Pemko Batam karena menyangkut warga yang berada di luar negeri dan membutuhkan penelusuran lintas lembaga. Pemerintah kota kini berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan BP2MI Kepri untuk memastikan siapa mereka dan bagaimana kondisi mereka.
Baca Juga: Jejak Judi Online Kamboja di Tanjungpinang
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Rudi Panjaitan mengatakan penelusuran belum bisa bergerak jauh tanpa identitas yang jelas. Data kependudukan dan informasi keimigrasian dibutuhkan untuk mencocokkan identitas serta keberadaan warga dalam video.
“Tanpa data lengkap warga yang dimaksud, akan sulit melacak dan memastikan status keimigrasian mereka,” ujar Rudi.
Kondisi tersebut membuat pemerintah belum bisa memastikan seluruh informasi yang muncul dalam video. Pemeriksaan identitas menjadi tahap penting sebelum pemerintah menentukan bentuk bantuan dan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang di Kamboja.
Karena itu, Pemko Batam meminta keluarga yang merasa anggota keluarganya berada dalam video tersebut segera menyampaikan informasi. Data seperti identitas dan informasi lain yang diketahui keluarga dapat membantu pemerintah mempersempit penelusuran.
“Bagi keluarga yang mengetahui data-datanya, silakan datang ke Kantor Wali Kota Batam atau Dinas Kominfo,” katanya.
Data keluarga selanjutnya akan menjadi bahan koordinasi Pemko Batam dengan instansi terkait. Pemerintah membutuhkan informasi tersebut untuk memastikan apakah orang yang terlihat dalam video benar warga Batam dan mencocokkannya dengan data resmi.
Koordinasi dengan Kemlu RI dan BP2MI Kepri menjadi penting karena persoalan tersebut berada di luar wilayah Indonesia. Setelah identitas dan keberadaan warga terverifikasi, pemerintah memiliki dasar yang lebih jelas untuk menentukan penanganan berikutnya.
Rudi mengatakan Pemko Batam tetap mengikuti perkembangan informasi tersebut bersama lembaga terkait. Pemerintah juga membuka ruang bagi keluarga untuk menyampaikan informasi agar penelusuran tidak hanya bergantung pada potongan video yang beredar. “Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait,” ujar Rudi.
Baca Juga: 249 WNI Dipulangkan dari Kamboja, Polisi Telusuri Dugaan Perdagangan Orang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
