BATAM (gokepri.com) – Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat kerja sama pengamanan dan penegakan hukum di wilayah kerja BP Batam melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), Jumat (21/8/2026).
Penandatanganan MoU yang berlangsung di Baluriang Sari BP Batam tersebut menjadi langkah bersama untuk menjaga keamanan, kondusivitas wilayah, serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha di Batam.
Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan, kerja sama dengan Polri merupakan perpanjangan dari nota kesepahaman yang telah dilakukan sebelumnya, dengan cakupan yang kini semakin luas seiring bertambahnya wilayah kerja BP Batam.
“Substansinya pertama soal peningkatan kualitas keamanan di seluruh kegiatan di Batam. Yang kedua soal kondusivitas wilayah,” kata Amsakar.
Menurut dia, posisi geografis Batam yang strategis serta iklim investasi yang terus berkembang membutuhkan kondisi keamanan yang stabil dan kondusif.
Kondisi tersebut dinilai penting untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan investor yang menjalankan kegiatan usaha di Batam.
Amsakar mengatakan kebutuhan penguatan kerja sama juga tidak terlepas dari perluasan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan BP Batam.
Wilayah kerja BP Batam yang sebelumnya mencakup delapan pulau kini berkembang menjadi 22 pulau. Selain itu, sejumlah kewenangan perizinan yang sebelumnya ditangani bersama kementerian, lembaga dan pemerintah daerah kini menjadi bagian dari kewenangan BP Batam.
“Eskalasinyanya semakin tinggi. Karena itu, komitmen kerja sama antara BP dan Polri ini menjadi sesuatu yang penting,” ujarnya.
Ia berharap MoU tersebut tidak berhenti pada dokumen formal, tetapi diterjemahkan dalam kerja nyata di lapangan.
Salah satu bentuk kerja sama yang akan diperkuat adalah pertukaran data dan informasi antara BP Batam dan Mabes Polri untuk kebutuhan yang berada dalam lingkup nota kesepahaman.
“Yang paling penting dari nota ini adalah bagaimana dia bisa diimplementasikan,” kata Amsakar.
Sementara itu, Komjen Pol. Dr. Muhammad Fadil Imran mengatakan kerja sama tersebut merupakan upaya Polri bersama BP Batam untuk memperkuat pengamanan dan penegakan hukum di kawasan yang memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional.
Menurut Fadil, keamanan tidak semata-mata dimaknai sebagai upaya mencegah gangguan, tetapi juga harus memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
“Keamanan harus memberikan kepastian. Kepastian bagi masyarakat untuk beraktivitas, bagi dunia usaha untuk berinvestasi, dan pemerintah untuk terus melanjutkan pembangunan,” katanya.
Ia mengatakan kerja sama tersebut tidak hanya menyangkut penempatan personel kepolisian, tetapi juga mencakup penguatan pertukaran data dan informasi, pencegahan konflik sosial, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi dalam merespons berbagai potensi gangguan.
Fadil menegaskan keberhasilan MoU akan diukur dari dampaknya terhadap kondisi di lapangan.
“MoU ini jangan berhenti menjadi dokumen. Ukuran keberhasilannya adalah apa yang berubah di lapangan setelah kita menandatangani MoU ini,” ujarnya.
Ia menambahkan Polri ingin mengambil peran sebagai mitra pembangunan dalam menjaga Batam tetap aman sehingga aktivitas investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan.
“Kita ingin Batam tetap aman, investasi berjalan, ekonomi tumbuh, dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat,” kata Fadil.
Dengan penguatan kerja sama tersebut, BP Batam dan Polri berharap tercipta ekosistem keamanan yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, memperkuat kepastian berusaha, sekaligus menjaga stabilitas sosial di Batam.
Penulis: Engesti
