Pemerintah menyiapkan program kompor listrik. Targetnya menekan impor LPG dan beban subsidi energi.
JAKARTA (gokepri) — Kompor listrik yang sempat dibatalkan di 2022 kini kembali masuk agenda pemerintah. Alasannya bukan soal teknologi, melainkan impor LPG yang terus menguras devisa negara. Seberapa realistis dapur rumah tangga beralih ke kompor listrik?.
Pemerintah kembali menghidupkan rencana konversi kompor LPG ke kompor listrik sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor gas elpiji. Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan anggaran Rp 815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Baca Juga:
Usulan itu muncul di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari luar negeri. Kondisi tersebut membuat kebutuhan devisa untuk impor LPG mencapai sekitar Rp 120 triliun per tahun dan berpotensi meningkat hingga Rp 130 triliun seiring kenaikan harga energi global.
Selain membebani devisa, pemerintah juga menggelontorkan subsidi LPG dalam jumlah besar. Menurut Bahlil, nilai subsidi LPG saat ini telah melampaui Rp 80 triliun per tahun.
“Subsidinya sudah di atas Rp 80 triliun,” ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Menurut Bahlil, ketergantungan yang tinggi terhadap LPG impor dapat menjadi persoalan jangka panjang jika pemerintah tidak memperluas sumber energi rumah tangga. Karena itu, pemerintah mulai mendorong diversifikasi energi melalui kompor listrik, compressed natural gas (CNG), dan sumber energi lainnya.
“Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam,” kata Bahlil.
Untuk menyiapkan program tersebut, Kementerian ESDM meminta Komisi XII DPR RI membantu memetakan daerah yang dinilai membutuhkan kompor listrik. Pemetaan itu diperlukan agar pelaksanaan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Bahlil menjelaskan, pemerintah juga tengah menyiapkan model kompor listrik yang dapat digunakan rumah tangga berdaya rendah. Pada tahap awal, sasaran program diarahkan kepada pelanggan listrik dengan daya di bawah 900 VA sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat hingga ke wilayah perdesaan.
Jumlah kompor yang akan disiapkan pemerintah belum ditentukan. Kementerian ESDM memperkirakan kepastian mengenai target penerima dan jumlah unit baru dapat diumumkan pada Agustus 2026 setelah proses perhitungan kebutuhan selesai.
Program kompor listrik menjadi salah satu usulan baru dalam RAPBN 2027. Selain itu, Kementerian ESDM juga mengusulkan anggaran Rp 635,24 miliar untuk program konversi sepeda motor listrik yang akan dikelola Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).
Menurut paparan Kementerian ESDM kepada DPR, besaran anggaran kedua program tersebut masih dapat berubah menyesuaikan kemampuan fiskal dan ketersediaan anggaran pemerintah.
Wacana Lama yang Kembali Muncul
Gagasan mengalihkan penggunaan LPG ke kompor listrik bukan kebijakan baru. Program serupa pernah digulirkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Namun, PT PLN (Persero) menghentikan program konversi kompor LPG 3 kilogram ke kompor listrik pada September 2022. Saat itu PLN menyatakan langkah tersebut diambil untuk menjaga kenyamanan masyarakat yang masih berada dalam masa pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19.
Wacana tersebut kembali menguat ketika harga energi dunia mengalami tekanan akibat konflik geopolitik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Kenaikan harga minyak dunia berpotensi meningkatkan biaya impor LPG yang selama ini menjadi salah satu komponen besar subsidi energi nasional.
Dalam situasi itu, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno kembali mendorong pemerintah mempercepat transisi dari kompor gas ke kompor listrik. Menurut dia, biaya elektrifikasi rumah tangga berpotensi lebih rendah dibandingkan beban yang harus ditanggung negara untuk mengimpor LPG.
“Indonesia mengimpor 75–80 persen kebutuhan LPG,” ujar Eddy.
Eddy menilai ketergantungan yang tinggi terhadap impor membuat harga LPG domestik rentan terhadap gejolak harga minyak dunia. Karena itu, ia mendukung percepatan elektrifikasi tidak hanya di sektor rumah tangga, tetapi juga transportasi dan industri.
Meski demikian, rencana konversi kompor listrik masih menghadapi sejumlah tantangan. Pemerintah perlu memastikan kesiapan pasokan listrik, kapasitas jaringan, kemampuan daya rumah tangga, serta penerimaan masyarakat terhadap perubahan pola penggunaan energi di dapur.
Keberhasilan program tersebut akan menentukan sejauh mana Indonesia mampu mengurangi ketergantungan pada LPG impor sekaligus menekan beban subsidi energi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. ANTARA
Baca Juga: Kompor Listrik PLN Hemat Uang Negara hingga Rp27,3 Triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
