TANJUNGPINANG (gokepri) — Target investasi nasional di Kepulauan Riau pada 2026 ditetapkan sebesar Rp 86 triliun, naik dari target 2025 sebesar Rp 57 triliun. Lonjakan target itu menyusul realisasi investasi Kepri sepanjang 2025 yang melampaui sasaran nasional hingga 112 persen dengan capaian Rp 78 triliun.
Realisasi 2025 bahkan melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepri sebesar Rp 47 triliun, atau 137 persen dari sasaran daerah. “Kalau target investasi di RPJMD Kepri tahun lalu sebesar Rp 47 triliun, dan kita mampu melampauinya hingga 137 persen,” kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Senin (27/4/2026).
Ansar mengajak seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan aparatur sipil negara (ASN) di Kepri bekerja keras mengejar target 2026. Sejumlah rencana investasi besar disiapkan untuk direalisasikan tahun ini.
Baca Juga: Apa Dampak Investasi Apple untuk Industri Teknologi Indonesia?
Di Batam, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terus didorong melalui Badan Pengusahaan (BP) Batam. Di Kabupaten Bintan, dua proyek baru tengah disiapkan: pembangunan kawasan industri petrokimia di Pulau Poto dan pengembangan industri baja di Pulau Numbing.
Pemerintah juga mendorong realisasi KEK Thiansan di Kabupaten Lingga yang telah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Koordinasi soal lahan antara Bupati Lingga dan TNI AL masih berlangsung.
“Bupati Lingga tengah aktif berkoordinasi membahas soal lahan PSN itu dengan TNI AL. Semoga segera ada solusi konkret,” ujar Ansar.
Di Kabupaten Lingga, pemerintah mendorong pengembangan industri rumput laut di Dabo Singkep dengan target luas 5.000 hektare, dikelola investor lokal asal Jawa Barat. Di Kabupaten Anambas, pembudidayaan rumput laut dijadwalkan dimulai dalam waktu dekat dengan target penjualan 300 ribu ton per tahun.
“Industri ini didukung penuh pemerintah pusat melalui kementerian terkait, karena berdampak positif bagi perekonomian masyarakat, terutama ibu-ibu bisa bekerja di sana,” kata Ansar.
Adapun di Kabupaten Natuna, pemerintah provinsi bersama sejumlah perusahaan tambang masih membahas pengembangan industri pasir silika. Pembahasan terganjal persoalan harga patokan mineral (HPM) Kepri yang dinilai terlalu tinggi sehingga memberatkan pengusaha.
Percepatan investasi disebut sebagai bagian dari strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran. Pemerataan investasi terus didorong agar menyasar seluruh kabupaten/kota, tidak hanya terkonsentrasi di Batam.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri, saat ini terdapat sekitar 25 kawasan industri di provinsi perbatasan itu yang menyerap sekitar 400 ribu tenaga kerja. Sebagian besar kawasan industri masih terpusat di Batam, diikuti Bintan dan Karimun. ANTARA
Baca Juga: KPK Dorong Kepastian dan Akselerasi Investasi di KEK Nongsa dan PSN Wiraraja
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
