BATAM (gokepri.com) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menekan tingkat pengangguran, mulai dari penguatan pelatihan kerja, perlindungan tenaga kerja rentan, hingga mendorong investasi yang menyerap tenaga kerja.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kepri, Diky Wijaya, mengatakan upaya tersebut dilakukan secara terintegrasi lintas sektor agar mampu menjawab kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni pembangunan workshop Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Karimun serta optimalisasi BLK di seluruh wilayah Kepri untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.
Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan perlindungan bagi pekerja rentan melalui subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan. Program ini menyasar sekitar 9.200 petani dan 31.304 nelayan di Kepri.
“Perlindungan pekerja rentan menjadi prioritas agar mereka tetap memiliki jaminan sosial dalam bekerja,” kata Diky, Senin.
Di sisi peningkatan kualitas tenaga kerja, Disnaker Kepri juga menjalankan program pemagangan di perusahaan bagi calon tenaga kerja lulusan minimal SMA. Sejak 2023 hingga 2025, program ini telah diikuti sekitar 1.400 peserta.
Pemerintah juga mengintegrasikan program ketenagakerjaan dengan kerja sama internasional sub-regional seperti IMT-GT, SIJORI, dan SOSEK MALINDO guna memperluas peluang kerja, termasuk penyusunan sistem bursa kerja khusus bagi lulusan SMK dan perguruan tinggi.
Upaya lain dilakukan melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hingga Desember 2025, penyaluran modal usaha dengan subsidi bunga nol persen telah mencapai Rp46,6 miliar kepada 1.872 UMKM.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penciptaan wirausaha baru melalui pendampingan terhadap 2.720 UMKM, pelatihan kepada 3.630 UMKM, serta inkubasi bagi 60 tenant usaha.
Dalam sektor pendidikan, Disnaker Kepri turut mendorong program link and match antara sekolah menengah kejuruan (SMK) dan dunia industri. Pemerintah juga mengarahkan lulusan SMP untuk melanjutkan pendidikan ke SMK dengan target komposisi 70 persen SMK dan 30 persen SMA.
“Langkah ini penting untuk memastikan lulusan siap kerja sesuai kebutuhan industri,” ujarnya.
Untuk mendukung akses pendidikan, pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan transportasi darat dan laut kepada sekitar 4.000 siswa dengan total anggaran mencapai Rp6,8 miliar.
Di sisi lain, percepatan realisasi investasi juga terus didorong sebagai salah satu kunci penyerapan tenaga kerja di Kepri, baik melalui penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).
Diky optimistis, dengan berbagai program tersebut, tingkat pengangguran di Kepri dapat ditekan secara bertahap.
“Sinergi antara pelatihan, perlindungan tenaga kerja, penguatan UMKM, dan investasi menjadi kunci dalam menurunkan pengangguran di Kepri,” kata dia.
Penulis: Engesti
