Batam terapkan WFH untuk ASN. Efisiensi anggaran dikejar hingga Rp18,1 miliar. Apakah efektif?
BATAM (gokepri) – Pemko Batam menargetkan penghematan belanja melalui kebijakan kerja jarak jauh bagi ASN atau Work From Home (WFH). Langkah ini menyasar konsumsi listrik, BBM, hingga perjalanan dinas. Efektivitasnya bergantung pada disiplin OPD dan pengawasan.
Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah menargetkan efisiensi belanja daerah hingga Rp18,1 miliar melalui kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara mulai 24 April 2026. Kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 23 Tahun 2026 tentang penyesuaian pelaksanaan tugas ASN. Pemerintah kota mengaitkan WFH dengan upaya penghematan belanja operasional di tengah tekanan efisiensi anggaran.
Baca Juga: Pemko Batam Terapkan WFH Setiap Jumat bagi ASN
“WFH harus diikuti penghematan listrik dan air, dan penggunaan itu akan dilaporkan berkala ke Kementerian Dalam Negeri,” kata Firmansyah di Kantor Wali Kota Batam, Kamis, 23 April 2026.
Pemko Batam juga membatasi penggunaan kendaraan dinas dan perjalanan luar daerah. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta menekan belanja bahan bakar minyak dan biaya perjalanan dinas.
Firmansyah menilai efisiensi ini bukan akibat keterbatasan anggaran, melainkan respons terhadap dinamika global. Ia meminta setiap OPD menerapkan kebiasaan hemat energi, termasuk mematikan perangkat listrik setelah jam kerja.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Abdul Malik menyebut tim anggaran daerah telah menghitung potensi efisiensi sebesar Rp18.155.350.882. Angka ini terdiri dari Rp10,81 miliar berdasarkan surat edaran wali kota dan Rp7,34 miliar dari penyesuaian pola kerja.
Penghematan tersebut bersumber dari belanja listrik, air, telepon, bahan bakar minyak, serta perjalanan dinas. Namun, realisasi efisiensi bergantung pada kepatuhan masing-masing OPD dalam menjalankan kebijakan.
Hingga 31 Maret 2026, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp988,16 miliar atau 23,61 persen dari target. Adapun realisasi belanja sebesar Rp775,06 miliar atau 18,02 persen.
Abdul Malik meminta setiap OPD menghitung kebutuhan belanja pegawai hingga akhir tahun dan menyesuaikan rencana anggaran kas dengan kebutuhan riil.
Baca Juga: Mengapa Pemko Batam Belum Menerapkan WFH
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
