KARIMUN (gokepri.com) – Kabar gembira bagi seluruh masyarakat Karimun. Pada 2026 mendatang, warga Karimun bisa berobat secara gratis di rumah sakit pemerintah hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Pada tahun 2026, seluruh masyarakat Karimun tingga menunjukkan KTP (Karimun) dia bisa berobat secara gratis,” ujar Bupati Karimun Iskandarsyah usai upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 61 di kediaman dinas bupati, Jumat 14 November 2025.
Kata Iskandarsyah, pihaknya akan lebih memprioritaskan sektor kesehatan dengan menambah alokasi anggaran melalui APBD Karimun 2026 sebesar Rp9,5 miliar melalui program Universal Health Coverage (UHC).
“Jika sebelumnya anggaran untuk BPJS sebesar 28 miliar, kami mengambil kebijakan dengan menambahkan UHC sebesar 9,5 miliar melalui APBD 2026. Mudah-mudahan kebijakan ini didukung penuh oleh DPRD Karimun,” ungkapnya.
Dikatakan, UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan dengan jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat.
“Intinya, bagi masyarakat yang memiliki KTP Karimun ketika datang ke rumah sakit dan menunjukkan KTP saat itu juga langsung aktif,” terangnya.
Dijelaskan, keberadaan UHC untuk mengcover seluruh masyarakat Karimun yang selama ini tidak terdaftar di BPJS Kesehatan, baik itu mandiri maupun pemerintah.
“Penduduk Karimun lebih kurang 263 ribu orang. Dari jumlah itu, yang belum tercover BPJS kesehatan (mandiri atau pemerintah) akan dibantu berobat menggunakan menggunakan UHC dengan menunjukkan KTP Karimun,” jelas Iskandar.
Pelaksana tugas (PLt) Kepala Dinas Kesehatan Karimun, Soerjadi menjelaskan syarat UHC adalah 98 persen tercover oleh BPJC. Dari 98 persen itu, 80 persen aktif.
“Kelebihan UHC, selama ini apabila yang tidak tercover oleh BPJS kan pakai SKTM. Namun, SKTM ini kadang-kadang tak langsung aktif. Harus menunggu dulu sampai 20 hari baru aktif. Tapi kalau pakai UHC, siapapun yang datang asal pakai KTP Karimun, tunjukin langsung dilayani,” kata Soerjadi.
Soerjadi menyebut, sama halnya dengan BPJS, UHC juga melayani seluruh jenis penyakit. Namun, dalam pelayanan tidak memakai istilah kelas 1,2 dan 3 melainkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di rumah sakit pemerintah.
Penulis: Ilfitra
