KARIMUN (gokepri.com) – Wilayah hinterland (pulau-pulau kecil) di Karimun mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite sejak beberapa waktu belakangan ini.
Penyebabnya, karena ada aturan dari BPH Migas yang diinstruksikan kepada Pertamina untuk pembatasan jumlah POM Mini yakni per 10 kilometer hanya dibolehkan berdiri 1 POM Mini.
Sementara, di wilayah hinterland Karimun tidak bisa diterapkan kebijakan tersebut. Mengingat, jumlah penduduk yang sedikit ditambah dengan tidak adanya Stasiun Pengisian Bahanbakar Umum (SPBU) di sana.
Bupati Karimun, Iskandarsyah telah mengambil langkah tegas dengan menyurati BPH Migas agar tidak menunda dulu kebijakan tersebut.
“Memang kebijakan BPH Migas yang diberikan kepada Pertamina agar setiap kecamatan atau tiap 10 kilometer hanya boleh berdiri satu POM Mini, nah ini yang menjadi persoalan” ujar Iskandarsyah di kediaman dinasnya belum lama ini.
Kata Iskandarsyah, dirinya sudah menyurati BPH Migas agar kebijakan tersebut dipending dulu bahkan dengan tegas dia minta itu dibatalkan karena tidak cocok dengan kondisi Karimun.
“Saya sudah surati BPH Migas agar kebijakan itu dipending dulu atau dibatalkan karena penerapan itu tidak cocok di daerah kita,” jelasnya.
Iskandar memberi contoh, di Sugie Besar misalnya, desa di kecamatan sana banyak, ada tujuh desa tapi berada di masing-masing pulau.
Begitu juga di Pulau Kundur, jarak antara satu desa dengan desa lainnya sangat jauh.
“Nah, selama kebijakan itu tidak merugikan negara dan mudah diterapkan oleh pemerintah daerah. Tidak usah dirubah-rubah dulu. Kita sudah trauma juga dengan demo. Dulu yang sudah bagus, kita jalani saja, tidak ada yang mengeluh, toh Pertamina dan agen juga tak mengeluh,” sebutnya.
Penulis: Ilfitra
