DPRD Batam Sahkan KUA-PPAS APBD 2026 Rp4,73 Triliun

APBD Batam 2026
Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin menandatangani pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Batam, Rabu, 27 Agustus 2025. GOKEPRI/Muhammad Ravi

BATAM (gokepri) – DPRD Kota Batam menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2026 sebesar Rp4,73 triliun. Kesepakatan itu menjadi fondasi arah pembangunan Batam tahun depan dengan fokus pada peningkatan SDM unggul, infrastruktur modern, dan kesejahteraan masyarakat.

“Kesepakatan ini adalah fondasi pembangunan Batam yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera,” kata anggota Badan Anggaran DPRD Batam, Muhammad Mustofa, dalam paripurna Rabu, 27 Agustus 2025.

Meski nilainya tetap sama dengan rancangan awal, struktur pendapatan berubah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik Rp77,12 miliar menjadi Rp2,58 triliun. Lain-lain pendapatan sah meningkat Rp6,15 miliar. Namun, pendapatan transfer dari pusat turun Rp106,12 miliar menjadi Rp2,04 triliun. Defisit ditutup lewat penerimaan pembiayaan dari Silpa yang naik menjadi Rp115,5 miliar.

Tema pembangunan Batam 2026 ditetapkan: Pemantapan Pelayanan Dasar dalam Rangka Peningkatan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing. Lima prioritas utama meliputi peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur perkotaan modern dan berkelanjutan, pemerataan kesejahteraan ekonomi, reformasi birokrasi, serta peningkatan daya saing daerah.

Alokasi anggaran memperhatikan mandatory spending: sektor pendidikan mendapat porsi 26,3 persen, melampaui standar minimal 20 persen. Infrastruktur publik menyerap 31,7 persen, menuju target 40 persen pada 2027. Sementara belanja pegawai masih 37,5 persen, melebihi batas maksimal 30 persen hingga 2027.

Paripurna ini sejatinya dijadwalkan 15 Agustus, tetapi ditunda karena perlu sinkronisasi dengan RKPD Provinsi Kepri. Kementerian Dalam Negeri memberi relaksasi waktu akibat transisi kepemimpinan daerah.

Mustofa menegaskan DPRD akan mengawal implementasi APBD agar benar-benar berpihak pada rakyat. “Peningkatan SDM dan pembangunan infrastruktur modern adalah kunci agar Batam semakin kompetitif,” ujarnya.

Baca Juga: APBD-P BATAM: Belanja Naik, Perlindungan Sosial Diperkuat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis: Muhammad Ravi
Editor: Candra Gunawan

Pos terkait