Polemik Kenaikan PBB, Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Peka dengan Kondisi Masyarakat

Mendagri Tito Karnavian
Mendagri Tito Karnavian. (foto: Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

BATAM (gokepri) – Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan di Pati hingga 250 persen memicu protes besar. Kini, Mendagri meminta semua daerah perhatikan kondisi masyarakat sebelum menaikkan pajak.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah terkait kenaikan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2) yang belakangan menuai sorotan publik.

Tito menegaskan pemerintah daerah harus kreatif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. “Di Bali misalnya sektor usaha, PAD-nya tinggi karena mereka kreatif,” kata Tito di Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

Ia juga mencontohkan Yogyakarta yang berhasil mengoptimalkan sektor UMKM. Daerah juga bisa menggarap potensi pajak kendaraan bermotor atau retribusi restoran, namun perizinan harus dipermudah terlebih dahulu sebelum memungut pajak.

Terkait kenaikan PBB, Tito menjelaskan kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35/2023. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dapat dilakukan setiap tiga tahun, namun wajib mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan melibatkan partisipasi publik.

Kementerian Dalam Negeri mencatat 20 daerah menaikkan PBB secara signifikan, bahkan di atas 100 persen. Dari jumlah itu, dua daerah yakni Pati dan Jepara sudah membatalkan kenaikan. Tiga daerah baru menetapkan peraturan kepala daerah (Perkada) pada 2025, sementara 15 daerah lainnya menetapkan pada 2022–2024.

“Surat edaran ini menegaskan dua hal. Pertama, faktor sosial ekonomi harus diperhatikan. Jika memberatkan, aturan dapat ditunda atau dibatalkan,” kata Tito. “Kedua, usulan kenaikan pajak, termasuk NJOP, wajib disampaikan ke Kemendagri untuk kami review dan beri masukan.”

Tito menekankan penerbitan surat edaran ini imbas dari protes yang terjadi di Pati. Pemerintah Kabupaten Pati memutuskan untuk menyesuaikan tarif PBB-P2 sebesar 250 persen pada tahun 2025. Kenaikan ini memicu unjuk rasa besar-besaran di Pati. Kepolisian Resor Kota Pati, Jawa Tengah bahkan telah menyiapkan skema pengamanan ketat untuk mengamankan jalannya unjuk rasa pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Bupati Pati, Sudewo, menjelaskan penyesuaian tarif itu bertujuan meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik. Menurutnya, penerimaan PBB Pati hanya sebesar Rp29 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan Jepara, Rembang, dan Kudus yang mencapai Rp75 miliar dan Rp50 miliar.

“PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” ujar Sudewo. Ia juga menyoroti potensi geografis dan wilayah Pati yang lebih besar dibandingkan dengan ketiga kabupaten tetangga. Kenaikan ini disepakati setelah rapat intensifikasi PBB-P2 bersama para camat dan anggota Pasopati di Kantor Bupati Pati. BISNIS.COM

Baca Juga: Rayakan Hari Kemerdekaan RI, Pemko Batam Gelar Pemutihan Denda PBB

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pos terkait