JAKARTA (gokepri) – Menteri Agama mengusulkan kembali opsi pemberangkatan jemaah haji via kapal laut, namun usulan ini ditolak tegas Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Alasannya, perjalanan yang memakan waktu lama dan tidak ekonomis.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menggagas kembali opsi haji via kapal laut dalam peluncuran SGIE Report 2024/2025. “Digagas ke depan kami kira sangat prospektif memperkenalkan umrah dan haji melalui kapal laut,” kata Nasaruddin, yang juga telah berbicara dengan sejumlah pejabat di Arab Saudi.
Menurut laporan Antaranews, Menag mengungkapkan Indonesia memiliki sejarah panjang perjalanan haji melalui jalur laut, seperti penggunaan kapal Belle Abeto dan Gunung Jati di masa lalu. Namun, perjalanan tersebut bisa memakan waktu hingga tiga sampai empat bulan.
“Sekarang mungkin kapalnya lebih cepat,” kata Nasaruddin. Ia menambahkan, jalur laut lebih cocok untuk negara berjarak lebih dekat seperti Mesir, sehingga perlu dihitung ulang untuk Indonesia.
Ada sejumlah perusahaan yang menawarkan alternatif pemberangkatan haji dan umrah dengan kapal, namun mereka akan menggunakan pihak ketiga dalam proses penyewaan kapal. “Banyak sih perusahaan yang pernah datang ke kantor, mempresentasikan konsep itu. Tapi mereka juga belum punya kapal sendiri,” katanya.
Untuk umrah, Menag mengakui bahwa jalur laut secara terbatas sudah dilakukan sebagian jemaah Indonesia, meski tidak langsung dari Indonesia. “Biasanya mereka terbang dulu ke negara terdekat, lalu melanjutkan perjalanan naik kapal pesiar ke Tanah Suci. Tapi itu jumlahnya masih sangat sedikit,” kata dia.
BP Haji Menolak
Di sisi lain, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menegaskan menolak usulan pemberangkatan calon jemaah haji menggunakan kapal laut sebagai salah satu alternatif transportasi untuk musim haji 1447 Hijriah.
“Betul, BP Haji tidak setuju keberangkatan haji menggunakan kapal laut,” kata Tenaga Ahli BP Haji Ichsan Marsha.
Menurut Ichsan, gagasan memberangkatkan calon jemaah haji menggunakan kapal laut bertolak belakang dengan semangat BP Haji yang sedang dibangun untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, penggunaan kapal laut akan memperpanjang waktu perjalanan calon jemaah haji dari Indonesia hingga tiba di Arab Saudi. Selain itu, usulan tersebut dinilai tidak ekonomis.
Jika kebijakan tersebut diimplementasikan, hal itu akan berdampak pada upaya pemerintah Indonesia yang bertekad mengurangi masa tinggal jemaah selama di Tanah Suci dari 40 hari menjadi 30 hari. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah meminta BP Haji mencari solusi agar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) musim berikutnya diturunkan dari musim haji 2025.
Baca Juga: Kloter Pertama Haji Kepri Tiba di Batam dalam Kondisi Sehat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News






