BATAM (gokepri) – Dugaan korupsi pengaturan cukai di FTZ Tanjung Balai Karimun pada 2016-2019 terendus. Audit menemukan potensi kerugian negara akibat penyalahgunaan fasilitas dan peredaran rokok ilegal.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepulauan Riau menyerahkan laporan audit kerugian negara terkait dugaan korupsi pengaturan cukai di FTZ Tanjung Balai Karimun ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri.
Audit untuk periode 2016-2019 itu menemukan potensi kerugian negara mencapai Rp182,96 miliar. Angka ini berasal dari tiga komponen: cukai rokok senilai Rp153,5 miliar, pajak rokok senilai Rp14,36 miliar, dan PPN senilai Rp25 miliar.
Kepala Kejati Kepri, Teguh Subroto, menjelaskan kerugian timbul akibat penyalahgunaan fasilitas FTZ dan penghindaran pajak. Modusnya, peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai.
“Audit ini jadi landasan penting untuk penyidikan,” ujar Teguh. Ia menyebut audit ini hasil penyelidikan tim pidana khusus Kejati Kepri.
Hingga kini, 25 saksi telah diperiksa. Mereka meliputi individu maupun perwakilan perusahaan. Namun, belum ada tersangka yang ditetapkan.
Teguh menambahkan, laporan audit baru diterima lima hari lalu. “Kami fokus mengidentifikasi pihak paling bertanggung jawab. Tersangka akan segera diumumkan,” tegasnya.
Kepala Perwakilan BPKP Kepri, Hisyam Wahyudi, menegaskan dukungan penuh terhadap proses hukum dan pencegahan korupsi. “Kami akan terus bersinergi dengan Kejaksaan dan aparat hukum,” katanya.
Kasus ini bermula dari temuan peredaran rokok tanpa cukai di FTZ Karimun, yang memicu penyelidikan. Penyalahgunaan fasilitas bebas cukai ini jadi perhatian serius. FTZ seharusnya menjadi lokomotif investasi dan perdagangan.
Kejati Kepri memastikan proses hukum akan menelusuri seluruh jaringan, tidak hanya pelaku lapangan. Keterlibatan pejabat maupun pengusaha juga akan didalami.
Baca Juga: KORUPSI CUKAI ROKOK FTZ: KPK Periksa Enam Pejabat Bintan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
