BATAM (gokepri) – Pemerintah Kota Batam menyiapkan angin segar bagi keluarga kurang mampu dengan memberikan bantuan biaya sekolah (SPP) untuk siswa di sekolah negeri maupun swasta. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mengatasi kepadatan pendaftaran di sekolah negeri dan pemerataan pendidikan.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan bantuan ini juga akan menjangkau siswa di sekolah swasta. “Orang tua tidak perlu khawatir, bantuan SPP juga kita berikan bagi anak didik sekolah swasta, sebesar Rp300 ribu untuk siswa SD dan Rp400 ribu untuk siswa SMP,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Menurut Amsakar, penyaluran bantuan ini akan dilakukan secara lebih terarah dan selektif melalui koordinasi dengan pihak satuan pendidikan. Tujuannya adalah memastikan SPP yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Adapun siswa yang berhak menerima bantuan ini akan diseleksi berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN), yang menjadi acuan utama dalam menentukan status sosial ekonomi keluarga penerima. Berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan, sebanyak 3.827 siswa SD dan 2.500 siswa SMP di sekolah swasta akan menerima bantuan SPP ini.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Batam untuk mengurai masalah kepadatan pendaftaran siswa di sekolah negeri yang setiap tahunnya sering kali melebihi daya tampung yang tersedia. “Ini juga untuk membantu anak-anak kita,” kata Amsakar.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, menyatakan pihaknya akan mulai menerapkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk tahun ajaran 2025/2026 pada pertengahan tahun ini. Sistem SPMB ini akan menggantikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang selama ini digunakan. “Tahun ini, Dinas Pendidikan Batam berkomitmen untuk melakukan sejumlah langkah mitigasi terkait persoalan daya tampung,” ujarnya.
Langkah pertama yang akan dilakukan adalah pendataan secara menyeluruh mengenai total daya tampung seluruh sekolah. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan daya tampung siswa sesuai dengan ketentuan rasio kelas yang telah ditetapkan. Untuk jenjang SD, rasio maksimal per kelas adalah 28 siswa, sedangkan untuk jenjang SMP ditetapkan maksimal 32 siswa per kelas. Tri Wahyu mengakui bahwa selama ini jumlah siswa per kelas sering kali melebihi kapasitas ideal, bahkan mencapai hingga 50 siswa.
Dalam sistem SPMB tahun 2025, terdapat empat jalur penerimaan siswa, yaitu jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Jalur domisili, yang sebelumnya dikenal sebagai zonasi, tetap menjadi jalur utama dengan kuota sebesar 70 persen untuk jenjang SD dan 40 persen untuk jenjang SMP. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu serta siswa penyandang disabilitas, dengan alokasi kuota sebesar 12 persen untuk jenjang SD dan 20 persen untuk jenjang SMP. Jalur prestasi ditujukan untuk siswa SMP dan SMA, dengan seleksi berdasarkan nilai rapor serta prestasi akademik maupun non-akademik. Untuk jenjang SMP, kuota jalur ini ditetapkan sebesar 25 persen. Adapun jalur mutasi, yang mendapatkan alokasi kuota sebesar 5 persen, diperuntukkan bagi siswa yang orang tuanya mengalami perpindahan tugas, termasuk anak guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tuanya mengajar.
Sebagai upaya lanjutan, Dinas Pendidikan Batam juga mendorong agar penerimaan siswa di sekolah swasta dilakukan lebih awal. Tujuannya adalah agar penyebaran siswa menjadi lebih merata dan tidak hanya terpusat pada sekolah negeri. “Ini penting untuk memastikan pendidikan berjalan efektif dan merata. Kami tidak ingin lagi ada kelas yang jumlah siswanya mencapai 50 orang,” pungkas Tri Wahyu.
Baca Juga: Batam Subsidi SPP Ribuan Siswa Sekolah Swasta, Prioritas Keluarga Tak Mampu
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
